PENGELOLAAN PATROLI LAUT DALAM PENGAWASAN PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 571 PERIODE 2015-2021
FITRIANTO DWI SETYAWAN, Prof. Suadi, S.Pi., M.Agr.Sc., Ph.D.; Dr.rer.nat. Riza Yuliratno Setiawan, S.Kel., M.Sc.
2024 | Tesis | S2 ILMU PERIKANAN
Penelitian bertujuan memahami tata laksana, menganalisis efektivitas, dan mengidentifikasi akar masalah patroli laut Kapal Pengawas Perikanan di perairan WPPNRI 571 Selat Malaka. Lokasi penelitian adalah Stasiun PSDKP Belawan yang wilayah kerjanya mencakup perairan WPPNRI 571. Potensi sumber daya perikanan di Selat Malaka sudah seharusnya dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Namun, letak geografis Selat Malaka yang strategis sebagai jalur pelayaran penting menghubungkan dua samudera dan berbatasan dengan negara lain, meningkatkan ancaman aktivitas perikanan ilegal. Patroli laut Kapal Pengawas Perikanan di WPPNRI 571 dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan. Data dan informasi diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Sebanyak 29 orang dipilih menjadi informan. Enam indikator patroli laut yaitu anggaran (Material), armada (Machine), awak kapal (Man), cakupan area (Mother nature), hari operasi (Measurement), dan pemeriksaan kapal (Method). Metode analisis isi dilanjutkan analisis akar masalah berupa diagram tulang ikan (fishbone diagram). Hasil penelitian adalah tata laksana patroli laut berada pada level 3 dalam peta tata laksana Direktorat Jenderal PSDKP serta diturunkan berjenjang (cascading) ke level 4, level 5, level 6, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tahapan patroli laut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penggunaan anggaran, cakupan area pengawasan, dan hari operasi yang mencapai target menunjukkan kinerja yang efektif. Pengoperasian armada dalam kondisi laik operasi, keterlibatan awak kapal yang mumpuni, dan pemeriksaan kapal di laut yang semakin meningkat memperlihatkan patroli laut yang efektif. Namun demikian, penangkapan kapal ilegal cenderung meningkat jumlahnya yang menunjukkan tingkat kepatuhan belum membaik. Analisis akar masalah dari sumber data primer dan sekunder menyatakan indikator hari operasi sebagai aspek yang krusial dengan dua kondisi yang terjadi yaitu jumlah hari operasi terbatas dan penentuan jadwal yang tidak menentu.
This research aims to understand the business process, analyses effectiveness, and identify the root of the problem on sea patrols by fisheries patrol vessels in the waters of FMA 571 Malacca Strait. Station PSDKP Belawan was the research location. The fishery resources in the Malacca Strait should be utilized responsibly and sustainably. However, the strategic geographic location of the Strait of Malacca as an important shipping lane connecting two oceans and bordering other countries, increases the threat of illegal fishing activities. The sea patrol in the waters of FMA 571 was conducted by the Station PSDKP Belawan. Data and information were obtained through literature study, documentation and interviews. The informants were chosen by number 29 people. The six marine patrol indicators are budget (Material), fleet (Machine), ship crew (Man), coverage area (Mother nature), operation days (Measurement), and vessels inspection (Method). The content analysis method is followed by root cause analysis in the form of a fishbone diagram. The results are sea patrol business process is at Level 3 and has been cascaded down to Level 4, Level 5, Level 6, and Standard Operating Procedures (SOP). The stages of sea patrol consist of planning, implementation and evaluation. Budget use, surveillance coverage area, and operation days showed an effective works. The readiness of the fleets, involvement of qualified crew members, and the increasing inspection of ships at sea showed that sea patrols were effective. However, illegal vessel arrested tend to increase in number, indicated that the level of compliance had not improved yet. The root cause analysis from primary and secondary data sources stated that the operation days indicator is a crucial aspect with two conditions that occured, namely the limited number of operation days and uncertain scheduling mechanism.
Kata Kunci : analisis akar masalah, patroli laut, penangkapan ikan ilegal, pengawasan, Selat Malaka