Menggagas Ulang Hak atas Karbon bagi Masyarakat Hukum Adat

Dian Ayu Widya Ningrum, Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai kebermanfaatan dari penerapan instrumen kebijakan yang berkaitan dengan hak atas karbon bagi masyarakat hukum adat serta menemukan jawaban atas subjek hak atas karbon bagi masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan karena tidak ada aturan yang menjelaskan secara konkrit terkait hubungan hak atas karbon terhadap kepemilikan dan penguasaan hutan.

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian normatif yang ditinjau dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, dan konseptual. Adapun data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan persoalan yang telah diteliti, hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, instrumen kebijakan yang selama ini telah dibentuk pada kenyataannya tidak membawa hasil yang signifikan untuk memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan oleh persoalan hak-hak masyarakat hukum adat yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Berdasar dari persoalan tersebut akan berdampak pada pengaturan-pengaturan hak masyarakat hukum adat yang lainnya khususnya hak atas karbon. Padahal, pada faktanya masyarakat hukum adat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi untuk memegang hak atas karbon. Kedua, penerapan proyek karbon di Indonesia pada kenyataannya masih menimbulkan persoalan karena pemegang proyek tidak memenuhi syarat-syarat dasar untuk menegakkan hak-hak masyarakat hukum adat. Maka, diperlukan gagasan baru dengan mengoptimalkan hak-hak prosedural dari hak atas lingkungan.

This research aims to determine and assess the usefulness of implementing policy instruments related to the right to carbon for indigenous people and to find answers to the subject of the right to carbon for indigenous people. This is done because there are no regulations that explain concretely the relationship between carbon rights and forest ownership and control.

This research is categorized as a type of normative research which in terms of its nature is descriptive research. This research was carried out through statutory, historical, case, and conceptual approaches. The data in this research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. Next, the data that has been collected will be analyzed using qualitative descriptive methods.

Based on the problems that have been researched, the research results show two things. First, the policy instruments that have been formed so far have not in fact brought significant results in fulfilling the rights of indigenous peoples. This is caused by the issue of the rights of indigenous people which the government has not been able to resolve. Based on this issue, it will have impact on other regulations on the rights of indigenous peoples, especially the right to carbon. In fact, indigenous people have a higher bargaining position to hold carbon rights. Second, the implementation of carbon projects in Indonesia in reality still causes project holders don not fulfill the basic requirements for upholding the rights of indigenous people. So, new ideas are needed to optimize the procedural rights of environmental rights.

Kata Kunci : Hak atas Karbon, Masyarakat Hukum Adat, Kebijakan