Pelindungan Hukum Atas Kompensasi Bagi Pekerja Pkwt Di Pt X Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Agung Nugraha Nova Syauqi, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH., M.Hum

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan PT X kepada pekerja PKWT atas kompensasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pemerintah pelaksananya. Tujuan lain dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan terkait pengawasan terhadap perusahaan dalam hal memberikan pelindungan hukum terhadap pekerja PKWT PT X atas kompensasi dalam hal berakhirnya perjanjian kerja.

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian dengan alat berupa pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atas berbagai bahan  hukum baik primer maupun sekunder dengan alat berupa studi kepustakaan. Data hasil penelitian kepustakaan dan lapangan di analisa secara kualitatif. Data hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian tesis ini, menujukkan bahwa : Pertama, PT X belum memberikan pelindungan hukum berupa pelindungan ekonomis dan pelindungan kepastian hukum terhadap pekerja PKWT atas uang kompensasi yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja. PT X belum memberikan uang kompensasi dengan alasan kondisi ekonomi perusahaan, tidak diaturnya ketentuan kompensasi dalam perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja, tidak tertariknya perusahaan dalam mengikuti perkembangan regulasi hukum, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah dibidang terkait, dan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Kedua, Dinas Kab. Pasuruan dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur belum berperan secara optimal dalam pengawasan perusahaan. Belum optimalnya peran tersebut disebabkan beberapa faktor seperti : kurang teliti memeriksa dokumen perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama, tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia dibidang pengawasan, kurang giat melakukan pengawasan, kurang tegas memberikan sanksi atau teguran.

This study aims to analyze the legal protection provided by PT X to non-permanent workers for compensation that has been regulated in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation in conjunction with Law No. 6 of 2023 and its implementing government regulations. Another objective in this study is to determine and analyze the role of the Pasuruan Regency Manpower Office regarding supervision of companies in terms of providing legal protection to PT X non-permanent workers for compensation in the event of termination of the employment agreement.

This are is a descriptive juridical-empirical legal research. Data is taken from primary data and secondary data. Primary data is obtained directly through interviews with research subjects with tools in the form of interview guidelines. Secondary data is obtained from library research on various legal materials, both primary and secondary, with tools in the form of document studies. Data from library and field research is analyzed qualitatively. The research data is presented descriptively.

The results of this thesis research show that First, PT X has not provided legal protection in the form of economic and protection of legal certainty to  PKWT workers for compensation money that has been regulated in the Job Creation Law. PT X has not provided compensation due to the company’s economic condition, the absence of compensation provisions in collective bargaining agreements and work agreements, the company’s lack of interest in following the development of legal regulations, the lack of socialization form the government in related fields, and absence of sanctions imposed by the government. Second, the Pasuruan District Office and the East Java Provincial Labor Supervisor have not played an optimal role in supervising. The non-optimal role is due to several factors such as : less thorough checking of employment agreement documents and collective labor agreements, not proportional to the number of human resources in the field of supervision, less active in conducting supervision, less assertive in providing sanctions or warningns

Kata Kunci : Uang Kompensasi, Undang-Undang Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu