IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KONSEP KEPAILITAN DALAM PERUSAHAAN UMK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2021

CAROLINE ZAHRA LATHIFA, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum terhadap konsep kepailitan dalam Perusahaan UMK menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Cipta Kerja Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 serta mitigasi risiko terhadap adanya keumungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Direksi.

Penelitian tesis ini termasuk penelitian hukum normative. Penelitian yang difokuskan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori atau konsep hukum. 

Hasil dari penelitian bahwa konsep kepailitan di Indonesia mengenai kepailitan Perusahaan UMK tunduk pada kententuan UUK PKPU yang mana Perusahaan UMK yang telah dinyatakan pailit, harta kekayaan perseroan menjadi objek sita umum. Namun, apabila dalam hal harta kekayaan Perseroan UMK dinyatakan insolven setelah debitor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dan debitor dianggap tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka berdasarkan UU Cipta Kerja, Perseroan UMK tersebut dapat dibubarkan sesuai denga Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf e PP 8/2021. 

Salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir risiko hukum terkait kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Direksi disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) PP No. 8/2021 untuk membuat laporan keuangan.

This study aims to identify and study the legal implications of the concept of bankruptcy in msme companies according to Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja and the provision of the Government No. 8 of 2021 as well as the mitigation of the risk of the possibility of legal violations carried out by the Research Directorate. 

This research is a normative legal research. This research is mostly focused on investigating the laws/ regulations. Theories, and concept.

As a result of the study that the concept of insolvency in Indonesia concerning the bankruptcy of UMK Companies is subject to the provisions of the CCPU, in which the UMK Company has been declared liable, the corporate property of the company becomes a public object. However, when in the case of the property of a UMK Corporation is declared insolvent after the debtor is unable to fulfil his obligations and he is deemed incapable of paying his debts, then according to the Labour Creation Act, the Association may be dissolved in accordance with Article 13 (2) letter d and letter e PP 8/2021. One form of attempt to minimize legal risks related to possible violations of the law committed by the Directorate is mentioned in Article 10, paragraph (2) of PP No. 8/2021 to make financial reports.

Kata Kunci : Kepailitan, Mitigasi Risiko, Perusahaan UMK