Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Implikasinya Terhadap Ekosistem Pesisir dan Laut

Maya Cristiana, Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut yang berdampak pada legalisasi kembali ekspor pasir laut yang sudah dua dekade di larang oleh pemerintah, serta bertujuan untuk mengkaji secara yuridis PP No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan implikasinya terhadap ekosistem pesisir dan laut di Indonesia.

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif yang ditinjau dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, Urgensi penerbitan PP 26/2023 kurang cukup kuat karena tidak disertai naskah akademik dan analisis risiko yang memadai, serta substansi PP yang tidak sesuai dengan UU 32/2014 yang menjadi konsideran PP 26/2023. Kebijakan hanya fokus pada keuntungan ekonomi melalui izin ekspor serta kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan. Kedua, Implikasi yuridis kebijakan ekspor pasir laut dalam PP 26/2023 berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, seperti erosi pantai, pendangkalan sungai, serta dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut, serta masyarkat yang tinggal di wilayah pesisir dan kehidupanya bergantung pada hasil nelayan.

This study aims to conduct a legal review of the management of marine sedimentation results that impact the re-legalization of sea sand exports, which have been banned by the government for two decades. It also aims to examine the legal aspects of Government Regulation No. 26 of 2023 concerning the Management of Marine Sedimentation Results and its implications for coastal and marine ecosystem in Indonesia.

This research is categorized as normative legal research and in terms of its nature, it is descriptive research. The study is conducted using statutory, and conceptual. The research data used includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is then analyzed using a qualitative descriptive method.

There are two conclusions from this study. First, the urgency of issuing Government Regulation 26/2023 is not strong enough because it is not accompanied by adequate academic manuscripts and risk analysis, and the substance of the regulation does not comply with Law 32/2014, which serves as the consideration for Government Regulation 26/2023. The policy only focuses on economic benefits through export permits and lacks public participation in the drafting of regulations. Second, the legal implications of the sea sand export policy in Government Regulation 26/2023 have the potential to exacerbate environmental damage, such as coastal erosion, river sedimentation, and negative impacts on coastal and marine ecosystems, as well as on communities living in coastal areas whose livelihoods depend on fishing.

Kata Kunci : Kata Kunci: Hasil Sedimentasi Laut, Ekspor Pasir Laut, Ekosistem Pesisir dan Laut