PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI ATAS TANAH KASULTANAN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen)

EKA PUTRI ENDRIANA, Rafael Edy Bosko, S.H., MIL.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

        Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas tanah Kasultanan dalam pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen serta memahami dasar pertimbangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang keberatan untuk melepaskan hak milik tanah Kasultanan untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

        Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yakni melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dan responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas tanah Kasultanan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan UU No. 13 Tahun 2012 beserta peraturan turunannya. Hal ini menunjukkan terdapat kekhususan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah di atas tanah Kasultanan, sebab pemerintah tidak dapat memaksakan pelepasan hak atas tanah Kasultanan melalui proses pengadaan tanah seperti yang dapat dilakukan terhadap status hak atas tanah lain. Alasan dibalik penolakan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk tidak melepaskan tanah Kasultanan salah satunya dilatarbelakangi oleh kewenangan dalam urusan keistimewaan di bidang pertanahan yang dijamin dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d UU No. 13 Tahun 2012.

        This study aims to understand the mechanism of land acquisition for public interest on Sultan Grond in the construction of the Yogyakarta-Bawen Toll Road, as well as to comprehend the considerations of the Sultanate of Yogyakarta Hadiningrat, which is reluctant to relinquish its ownership rights over Sultan Grond for the construction of the Yogyakarta-Bawen Toll Road.

        This research is a normative-empirical legal study, involving literature research to obtain secondary data and field research to gather primary data. The literature research is conducted through a review of regulations, books, and journals. The field research involves interviews with sources and respondents related to the issues. This research uses qualitative data analysis methods

        The research findings indicate that the implementation of land acquisition for public interest on Sultan Gruond uses the provisions outlined in Law Number 2 of 2012 and Law Number 13 of 2012, along with their implementing regulations. This demonstrates a specificity in the land acquisition process on Sultan Gruond, because the government cannot force the release of Sultan Ground rights through the land acquisition process as can be done with the status of other land rights. One of the reasons behind the refusal of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate not to release the Sultanate's land is the authority in matters of privilege in the land sector which is guaranteed in Article 7 paragraph (2) letter d of Law No. 13 of 2012.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Tanah Kasultanan, Pembangunan Jalan Tol