Aktualisasi Doktrin Legisprudence Dalam Legislasi Omnibus Law di Indonesia

Nur Aji Pratama, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian tesis ini mendiskusikan pengadopsian dan penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam penerapannya, omnibus law di berbagai negara meninggalkan permasalahan yang tidak sederhana. Oleh karena itu, omnibus law sebagai strategi dalam menyelesaikan persoalan regulasi di Indonesia perlu didiskusikan lebih mendalam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif. Pendekatan yang digunakan sebagai analisis yaitu; (i) pendekatan undang-undang; (ii) pendekatan kasus; (iii) pendekatan konseptual; dan (iv) pendekatan perbandingan. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Bagaimana problematika yang terjadi dalam legislasi omnibus law di Indonesia?; dan (2) Bagaimana aktualisasi doktrin legisprudence dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas legislasi omnibus law di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan teori ‘legisprudence’ yang merupakan teori hukum dalam bidang pembentukan undang-undang yang rasional sebagai analisis untuk menyusun preskripsi dari kasus yang didiskusikan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; Pertama, legislasi omnibus law dalam penerapannya di Indonesia baik sebelum maupun sesudah diadopsi dalam UU PPP melahirkan problematika yang tidak berbeda dan cukup berdampak terhadap akseptabiltas publik produk omnibus. Kedua, pengadopsian mekanisme omnibus law dalam UU PPP perubahan belum menghasilkan mekanisme legislasi omnibus law yang partisipatif dan rasional. Legisprudence memandang bahwa problematika tersebut menunjukan eksistensi pembentuk undang-undang dalam menjalankan kewenangannya tidak memperhatikan legal efficacy dan rational acceptability. Oleh karena itu, perlu melakukan rekonseptualisasi mekanisme omnibus dalam rangka menciptakan legislasi yang partisipatif dan rasional.

This thesis research discusses the adoption and application of the omnibus law method in the system of forming Indonesian laws and regulations. In its application in various countries, it leaves a problem that is not simple. Therefore, the omnibus law as a strategy in resolving regulatory issues in Indonesia needs to be discussed in more depth. The research method used is normative-empirical legal research. This research is descriptive-prescriptive. The approaches used as analysis are; (i) Statute approach; (ii) case approach; (iii) conceptual approach; and (iv) comparative approaches. The formulation of this research problem is; (1) What are the problems that occur in the formation of omnibus law legislation in Indonesia?; and (2) How can the actualization of the doctrine of legislation be used to improve the quality of omnibus law legislation in Indonesia? This study uses the theory of 'legisprudence' which is a legal theory in the field of rational law formation as an analysis to compile a prescription of the case discussed. The results of the study concluded that; First, the legislation of the omnibus law in its implementation in Indonesia both before and after it was adopted in the UU PPP has given birth to problems that are not different and have a sufficient impact on public acceptability of omnibus products. Second, the adoption of the omnibus law mechanism in the amended UU PPP has not resulted in a participatory and rational omnibus law legislation mechanism. Legisprudence views that the problem shows that the existence of lawmakers in exercising their authority does not pay attention to legal efficacy and rational acceptability. Therefore, it is necessary to reconceptualize the omnibus mechanism in order to create participatory and rational legislation.

Kata Kunci : Omnibus Law, Legisprudence, Rational Law Formation