Pengaruh Investasi dan Dana Transfer Terhadap Ketimpangan Wilayah Dalam Jangka Menengah (Studi Kasus Di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat)

SELVY RASTANTI, Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.

2024 | Tugas Akhir | D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN

Ketimpangan wilayah menjadi masalah historis yang dihadapi oleh setiap negara maupun daerah. Ketimpangan di Indonesia banyak terjadi di wilayah terluar Pulau Jawa. Investasi menjadi faktor penting dalam perekonomian apabila dapat dikelola dengan baik. Namun jika investasi bias ke wilayah tertentu dapat memicu ketimpangan. Oleh karena itu, melalui desentralisasi fiskal sebagai implikasi dari otonomi daerah yang ditindaklanjuti dengan hubungan antara keuangan pusat dengan daerah memberikan dana perimbangan sebagai perwujudan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagai bentuk intervensi atau solusi dari pemerintah untuk pemerataan keuangan daerah dan untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur daerah. Desentralisasi asimetris yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah didukung dengan dana otonomi khusus yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dana perimbangan dan dana otonomi khusus sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Namun pengelolaan keuangan daerah juga menjadi peranan penting dalam efektifitas dari dana transfer dan investasi untuk mengurangi ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh investasi dan dana transfer terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat dalam jangka menengah, yang mana investasi dibedakan menjadi PMA dan PMDN sedangkan dana transfer dibedakan menjadi dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Untuk mengetahui tujuan tersebut maka dilakukan perhitungan ketimpangan menggunakan indeks williamson dan untuk mengetahui pengaruh dari investasi dan dana transfer terhadap ketimpangan menggunakan analisis regresi panel. Hasil perhitungan indeks williamson menunjukkan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk kedalam wilayah dengan ketimpangan tinggi. Sementara Provinsi Aceh merupakan wilayah ketimpangan rendah namun 3 tahun terakhir ketimpangan tersebut terus meningkat sehingga termasuk ke dalam ketimpangan sedang. Hasil dari pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan, dana otsus, dan PMDN tidak berpengaruh, sedangkan variabel PMA berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.

Regional inequality is a historical problem faced by every country and region. Inequality in Indonesia occurs mostly in the outer regions of Java Island. Investment becomes an important factor in the economy if it can be managed well. However, if investment is biased towards certain areas it can trigger inequality. Therefore, through fiscal decentralization as a strengthening of regional autonomy which is followed up by the relationship between central and regional finances, providing balanced funds to synchronize regional autonomy and fiscal decentralization as a form of intervention or solution from the government to equalize regional finances and to encourage increased regional infrastructure development. The asymmetric decentralization provided by the central government to the regions is supported by special autonomy funds specifically for infrastructure development and reducing disparities between regions. Balancing funds and special autonomy funds are a form of government support to reduce imbalances. However, regional financial management also plays an important role in the effectiveness of fund transfers and investments to reduce inequality. This research aims to examine the effect of investment and transfer funds on regional inequality in the provinces of Aceh, Papua and West Papua in the medium term, where investment is divided into PMA and PMDN while transfer funds are divided into balance funds and special autonomy funds. To find out this goal, inequality was calculated using the Williamson index and to find out the effect of investment and transfer funds on inequality using panel regression analysis. The results of the williamson index calculation show that the provinces of Papua and West Papua are included in areas with high inequality. Meanwhile, Aceh Province is an area of low inequality, but in the last 3 years this inequality has continued to increase so that it is classified as moderate inequality. The results of the regression test show that the balancing fund, special autonomy fund and PMDN variables have no effect, while the PMA variable has a significant effect on inequality in the provinces of Aceh, Papua and West Papua.

Kata Kunci : Dana Otonomi Khusus, Dana Perimbangan, Ketimpangan, PMA, PMDN