Analisis Pola Persebaran dan Hubungan Antara Dana Keistimewaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan Kondisi Sosial-Ekonomi Perdesaan

NANDA WIDHIANTA, Dr. Anggi Rahajeng, M.Ec.

2024 | Tugas Akhir | D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pendanaan Dana Keistimewaan dalam rangka otonomi daerah yang digunakan untuk program pembangunan hingga tingkat desa melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Namun, kondisi sosial-ekonomi DIY menuunjukkanbahwa pembangunan belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan Dana Keistimewaan belum optimal dalam mendukung pembangunan di DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dan kuantitatif untuk mengidentifikasi pola persebaran dan hubungan keterkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi. Analisis pendekatan spasial menggunakan Geographic Information System (GIS) dengan output peta, sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan Pearson Correlation untuk menganalisis hubungan asosiasi-korelasi pendanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan serta hubungan dengan kondisi sosial-ekonomi. Kondisi sosial-ekonomi didasarkan pada beberapa aspek yang mencerminkan kondisi pembangunan pada skala kalurahan. Pemetaan menuunjukkanpola persebaran pendanaan yang tidak merata dengan besaran dana yang diterima kalurahan bervariasi tergantung urusan dan dapat menerima pendanaan berulang kali. Analisis asosiasi menuunjukkan dugaan adanya hubungan pada aspek lembaga kemasyarakatan, kesehatan, dan industri mikro dan kecil, sedangkan aspek pemukiman kumuh, kawasan industri, dan pasar. Hasil uji korelasi menuunjukkan hanya aspek lembaga masyarakat yang memiliki hubungan dengan pendanaan BKK Dais.

The Special Region of  Yogyakarta has Special Autonomy Fund funding that is used for development programs up to the village level through Special Financial Assistance (BKK). However, the socio-economic conditions of Yogyakarta show that development has not been optimal in improving community welfare. Various previous studies have shown that the Privilege Fund has not been optimal in supporting development in DIY. This study uses a spatial and quantitative approach to identify distribution patterns and linkages with socio-economic conditions. The spatial approach analysis uses Geographic Information System (GIS) with map output, while the quantitative approach uses Pearson Correlation to analyze the association-correlation of Special Financial Assistance (BKK) funding of the Privilege Fund and the relationship with socio-economic conditions. Socio-economic conditions are based on several aspects that reflect development conditions at the kalurahan scale. The mapping shows an uneven distribution pattern of funding with the amount of funding received by the kalurahan varying depending on the affairs and can receive funding repeatedly. The association analysis shows that there is a suspected relationship in the aspects of community institutions, health, and micro and small industries, while the aspects of slums, industrial areas, and markets. The correlation test results show that only the community institutions aspect has a relationship with BKK Dais funding.

Kata Kunci : Desentralisasi, Dana Keistimewaan, Sistem Informasi Geografis, Korelasi, Pembangunan Desa