Eksplorasi Pengembangan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Tembakau

Meidina Fitriyani, Prof. Dra. Yayi Prabandari, M.Si., Ph.D.; Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes.

2024 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar belakang: Kabupaten Temanggung dikenal sebagai kota tembakau dikarenakan penghasil tembakau terbaik dan terbesar di Jawa Tengah dengan prevalensi merokok umur ? 10 tahun sebesar 34,7% lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah (28,4%) dan Nasional (27,02%), yang membuatnya menghadapi tantangan dalam proses pengembangan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Diperlukan strategi promosi kesehatan yang komprehensif dan aktif melalui pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan, oleh karena itu diperlukan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor yang memengaruhi proses pengembangan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian rokok. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengeksplorasi pengembangan kebijakan KTR di Kota tembakau.

Metode: Penelitian ini merupakan rancangan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan tinjauan dokumen. Penentuan informan dengan purposive sampling dengan kategori opportunistic berjumlah informan 14 orang. Analisis data menggunakan analisis isi yaitu dengan menganalisis dan menginterpretasi konten data tekstual melalui proses klasifikasi coding dan identifikasi tema atau pola secara sistematik. Keabsahan data dijalankan dengan triangulasi, member checking dan peer debriefing.

Hasil: Aktor/stakeholders merupakan sekutu dalam pengembangan kebijakan KTR yang dikelompokkan menjadi aktor/stakeholders kunci, primer dan sekunder yang memiliki peran dan komitmen dalam mendukung pengembangan kebijakan KTR. Pengetahuan aktor/stakeholders sebagai pemahaman pesan kunci bahwa dalam pengembangan kebijakan KTR diamanatkan oleh undang-undang untuk memperkuat Kabupaten Temanggung sehat yang layak anak. Dalam konteks pengembangan kebijakan, faktor pendukung adanya upaya advokasi yang dilakukan yaitu antara lain tekanan dari pemerintah pusat bahwa KTR merupakan amanat undang-undang dan indikator penilaian program serta pertimbangan ekonomi pertembakauan yang mulai tidak menguntungkan. Namun demikian, terdapat juga faktor penghambat seperti budaya yang kuat di masyarakat sehingga terdapat persepsi yang salah mengenai KTR. Proses penyusunan kebijakan KTR telah melewati tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan serta penetapan menjadi raperda KTR. Isi dari naskah tersebut meliputi berbagai tempat yang diatur sebagai KTR serta sanksi atas pelanggarannya.

Kesimpulan: penelitian ini merupakan studi untuk memahami analisis kebijakan KTR di kota tembakau yang menghadapi hambatan dan tantangan. Tekanan dari pemerintah pusat dan upaya advokasi mendorong Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan kebijakan KTR untuk menguatkan kabupaten sehat yang layak bagi anak

Background: Temanggung Regency is known as a tobacco city due to the region's status as the largest and most successful tobacco producer in Central Java. However, this has led to a smoking prevalence of age ? 10 years of 34.7% higher than the Central Java Province (28.4%) and the National average (27.02%). This has created challenges in the process of developing a Smoking-Free Area (SFA) policy. A comprehensive and active health promotion strategy is required to be implemented through the development of health-oriented policies. Therefore, a policy analysis is necessary to identify the barriers and factors that influence the policy development process in order to increase public awareness with the aim of preventing and controlling smoking. 

Research Objectives: To explore the development of SFA policy in tobacco city.

Methods: This research is a descriptive qualitative design with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews and document review. Determination of informants with purposive sampling with opportunistic categories totaling 14 informants. Data analysis used content analysis, namely by analyzing and interpreting textual data content through a systematic process of coding classification and identification of themes or patterns. Data validity was carried out by triangulating, member checking and peer debriefing.

Results: Actors/stakeholders are allies in the development of SFA policies, which are grouped into key, primary and secondary actors/stakeholders who have a role and commitment in supporting SFA policy development. The knowledge of actors/stakeholders is a key message in understanding that the development of SFA policy is mandated by law to strengthen a healthy Temanggung Regency that deserves children. In the context of policy development, supporting factors for the advocacy efforts carried out include pressure from the central government which confirms that SFA is mandated by law and programme assessment indicators as well as considerations of the unprofitable tobacco economy. However, there are also inhibiting factors such as a strong culture in the community that leads to misperceptions about SFA. The process of drafting the SFA policy has passed through the stages of planning, drafting, discussing and determining the SFA draft regulation. The contents of the draft include various places that are regulated as SFA and sanctions for violations.

Conclusion: This research is a study to understand the analysis of SFA policy in tobacco towns that face obstacles and challenges. Pressure from the central government and advocacy efforts encouraged Temanggung Regency to develop a SFA policy to strengthen a healthy district that is suitable for children.

Kata Kunci : Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kota tembakau, Policy, Smoking-Free Area (SFA), Tobacco City