Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan sosial ekonomi akibat konflik :: Suatu penelitian di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara

PONTOH, Tonny Sachruddin, Dr. Janianton Damanik

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan sosial-ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam membantu masyarakat yang terkena konflik agar mampu untuk keluar dari keterpurukan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analistis dengan masyarakat sebagai instrumen utama dalam penelitian yang diperoleh dari data-data kualitatif dengan observasi partisipasi. Data dan informasi di peroleh dari Pemerintah daerah Maluku Utara, didukung oleh dokumen sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan. Metode pengumpulan data adalah Wawancara mendalam (indepth interview), dokumentasi, serta pengamatan dengan teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai permasalahan terutama dalam hal kebijaksanaan pemerintah, dan masyarakat tidak paham akan posisi mereka sebagai obyek maupun subyek dalam pembangunan serta terjadi low-information dan dis-communication antara masyarakat, pemerintah dan LSM akibat tidak adanya sistem keterbukaan. Dalam analisis hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor mendasar dalam keberhasilan pelaksananaan program-program pemberdayan masyarakat. Kesimpulan, bahwa Pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat hanya menfasilitasi dengan memberikan bantuan sarana/prasarana secara fisik maupun non fisik dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat agar masyarakat mampu bangkit dari keterpurukan dan kesengsaraan akibat konflik.

The present research was focused on public empowerment for social-economy recovery that government had conducted in helping conflicthit community to escape from such a strike. It exploited analytic-descriptive method with community regarded as main instrument based on from qualitative data taken through participative observation. Data and information supported with objective field condition were collected from North Maluku local government. Data collection method involved indepth interview, documentation and observation using triangulation validity test technique. Results indicated that various problems, especially in term of government policies, emerged. Community did not realize their positions as object and subject of development; moreover, low-information and discommunication among community, government and NGOs were taken place due to unavailable openness system. Based on analysis and discussion of the research, it was found that public participation turned to be an underlying factor for successful implementation of public empowerment programs. It was concluded that in implemented public empowerment program, government only facilitated through the provision of non- and physical nonfacilities/infrastructure and left its management to publics expecting that they would be capable to recover from such conflict-created hit and misery.

Kata Kunci : Konflik,Pemberdayaan Masyarakat, public empowerment, government policies, and public participation