BENTUK KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PINUS BERBASIS NAGARI

Dian Posigi, Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

2007 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Pengesahan Undang Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah membuka pe]uang yang tidak disia-siakan oleh PemerintaJ1 Propinsi Sumatera Barnt unhik kembali menghidupkan Pemerintahan Nagari yang telah lebih kurang 26 talmn menghilang dari ranah Minangkabau digeser o1eh unifonnasi desa di seluruh Indonesia, sehingga sejak tahun 2000 secara resmi nagari kembali diaktifkan sebagai sebuab Pemerintaban Otonom dengan segala peratutan adat dan kekayaan alam yang dimi]ikinya. Penelitian ini bem1juan, -pertama, mengetahui bentuk kegiatan masyarakat nagari dalam pengelo1aan hutan pinus, kedua, untuk rnengkaji ulang apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintahan nagari mengenai pengelolaan sumberdaya alarn khususnya hutan da]am konteks hutan u]ayat sebagai aset nagari yang terdapat dalam undang-undang dapat mendl'.'lrong terlaksananya kemandirian masyarakat nagari. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah rnetode studi kasus dengan alat analisis adalah analisis deskriptif dan analisis kebijakan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa berlakunya kembali pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang dikatakan Pemerintahan otonom kecil di bawah Kecamatan yang memiliki otoritas dalam mengahrr jalannya pemerintahan dengan setumpuk sumberdaya alam yang terdapat didalamnya, ternyata belurn mampu menunjukkan diri sebagai masyarakat mandiri. Kewenangan yang diberikan ternyata belum cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata untuk mengelola kekayaan aset nagari. Desentralisasi pengelo]aan sumberdaya alam yang terjadi seiring diber]akukannya otonomi daerah lewat UU No.22 / 1999 hanya berhenti pada tingkat Kabupaten. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat tidak satupun yang dapat melindtmgi keberadaan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat yang dibebankan diatasnya.

After Act 22/1999 about Regional government being passed, province of West Sumatera caught the chance to resurrect nagari as an autonomous govenunent in society level after about 26 years nagari has been eliminated and replaced by desa. So that, since years 2000, officially nagari was activated as the lowest administrative government of West Sumatera with all customs and natural resources it has. So called autonomous since nagari gevernment was declared to hae right to set up it government and manage it's own natural resources which is included in u/ayat land of the nagari's people. The research aimed to find out how far the authority handed to nagari about managing it wealth represented in ulayat land could benefit the people and encourage nagari' s i11dependences. Method used in this research was case study. The tool used for analysis were descriptive andpolicy analysis. Result of the research shows that the authorities handed by Pasaman government to nagari which ',Villlt devided to 29 fields have not yet made nagari can be independent in managing their natural resources. Nagari is to dependent. The authorities are in fact not strong enough to use as tool to handle and manage nagari is asset. Mean while, decentralization of natural resuorces management stops on regency level, antl nagari feel no significant changes caused by regionals autonoms, on the other hand decentralization is the factor which triggered nagari resurrection. There is no significant policy found that regulated decentralization of the not resources to nagari government. Forest on people's u/ayat land becomes polemic since custom laws that mle its existence has to be defeated by Indonesian govenunent law. Ulayat land which is owned collectively by peop1e of one nagari based on trust and recorded to have nature's site as the borders traditionally has no written and legal certificates as Indonesian government acted. Consequently, in Pasarnan, there is no local law about how to protect people's right on their land and any play of mle about concession on the land that would prevent people from lossing their land.

Kata Kunci : Kegiatan masyarakat, Ta:nah ulayat, Kewenangan pemerintahan nagari, Desentralisasi, dan Kebijakan