Kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa :: Studi kasus pelayanan surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijin Tebang Kayu di Desa Girisuko Kecamatan Panggang

MIKSAN, Dra. Agnes Sunartiningsih, MS

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diberlakukan secara efektif mulai tahun 2000 merupakan awal pelaksanaan desentralisasi yang sebelumnya menganut pola sentralistik. Dengan demikian daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa yang merupakan titik awal pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta berhubungan langsung dengan masyarakat termasuk di dalamnya adalah pelayanan publik, pelayanan yang di bahas pada thesis ini meliputi dua kegiatan pelayanan yaitu Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijin Tebang Kayu di Desa Girisuko Kecamatan Panggang. Dengan menggunakan methode penelitian deskriptif kualitatif. Kunci pelaksanaan pelayanan yang berkualitas adalah sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana memadai, dan harus memperhatikan delapan sendi pelayanan yaitu kesederhanaan, keselarasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu. Jika hal tersebut dapat dipenuhi maka pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dapat terwujud dan menjadikan masyarakat puas. Kondisi sumber daya manusia, di Desa Girisuko dari segi pendidikan rendah, yaitu 50 % lebih masyarakat tidak lulus SD dan lulus SD yang mengakibatkan penyerapan dan kesadaran masyarakat rendah. Untuk sosial ekonomi masyarakat juga rendah karena 50 % lebih masyarakat masuk dalam kategori keluarga miskin. Disamping itu sarana jalan belum baik khususnya yang menghubungkan pedukuhan dengan pusat ibukota desa. Pemerintah Girisuko yaitu Lurah Desa dibantu dengan Pamongnya telah berupaya menjadi pelayan masyarakat dengan baik walaupun tunjangan kompensasi Lurah desa dan Pamong sangat kecil dan tidak mencukupi untuk biaya hidup seharihari. Sehingga diadakan piket di kantor desa jadi pamong tidak harus hadir setiap hari akan tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Pelayanan surat pengantar pembuatan KTP kenyataannya dapat berjalan cukup baik sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Hal ini terbukti kesadaran masyarakat dalam pembuatan KTP sangat baik dan prosedur birokrasi, biaya dan waktu pembuatan KTP tidak bertele-tele, biaya tidak mahal dan waktu tidak lama. Sehingga masyarakat yang belum, akan habis masa berlakunya KTP dapat mengajukan KTP baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan ijin tebang kayu di Desa Girisuko, pelayanan paripurna ijin tebang kayu yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ternyata pelaksanaannya belum dapat berjalan secara baik karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat sendiri kesadarannya untuk mengajukan permohonan ijin tebang kayu sangat rendah. Dengan demikian target untuk melestarikan lingkungan kurang berjalan sesuai harapan karena belum ditaatimya ketentuan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ijin tebang kayu di Desa Girisuko perlu lebih diintensifkan baik sosialisasi maupun pelaksanaan penegakan peraturan sesuai dengan ketentuan. Permohonan KTP kolektif diadakan secara rutin setiap tiga tahun dan peraturan ijin tebang kayu disosialisasikan lebih intensif dan penyederhanaan birokrasi dalam hal permohonan ijin tebang kayu (tidak melalui Dukuh).

In the year of 2000 the government started to implement the territorial autonomy that change the government”s policy of centralization into decentralization. It means, each territory has authority to manage their regions, including the local government as the smallest unit of governmental institution. Since the local government serves the public directly, the writer of this thesis chooses that object to be observed which stressed on the services of making Identity Card Recommendation and Fell Timber Licence. This research located in the local government of Girisuko, in Sub-district of Panggang. While observing the object of the research, the writer of this thesis uses the method of descriptive qualitative. The key to quality public services are human resources, donation, and avaliability of proper instruments and infrastructure. It is necessary to pay attention on the eight rules of service, those are : simplicity, conformity and certainty, safety, openess, efficiency, economical, and fairness and punctuality. If that eight rules of service is able to be implemented, the writer of this thesis believes that the ideal of making a better public service will come true. 50 % inhabitants of Girisuko are uneducated, most of them do not finish their elementary school. Economically, 50 % inhabitants of Girisuko live in poverty. This problem of economy is influenced by the unproper transportation instruments that connected the cluster of hamlet and the capital of the village. The leader of the local government of Girisuko with the assistance of his staffs, tries to serve the public necessities well although the compensation they received are not proper. In accordance to the mechanism and procedure the service for making Identity Card in the local government of Girisuko goes along smoothly. This fact is proven by the inhabitants of Girisuko with their high awareness on making Identity Card. Good service, procedure and time efficiency, and low cost payment make people in Girisuko eager to renew or extend their Identity Cards. Collectively, apllication for making Identity Cards were done every three years. A complete Fell Timber Licence in Girisuko that should be done by the local government, practically is not able to go along well. Lack socialization of making Fell Timber Licence is the reason why people in Girisuko tend to ignore that regulation. In order to optimalize the implementation of making Fell Timber Licence, the local government of Girisuko have to intensify both the socialization and enforcement of the regulation for having Fell Timber Licence.

Kata Kunci : Sosiologi Pemerintahan,Layanan Masyarakat,Pemerintah Desa, Public services, local government authority for giving licences.