Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Abdul Hamzah, Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si, Ph.D ; dr. Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D

2024 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Tujuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang Perilaku dan Promosi Kesehatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan dan mengevaluasi program kawasan tanpa rokok.

Metode: Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 13 orang, yang terdiri dari pejabat, staf dan tamu  di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data dan penyajian data.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sudah efektif, pegawai dan tamu mengetahui tentang kebijakan kawasan tanpa rokok. Ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan memadai, tetapi fasilitas pendukung seperti klinik berhenti merokok perlu ditingkatkan. Disposisi penerima kebijakan umumnya positif, meskipun masih ada pegawai yang belum sepenuhnya mematuhi kebijakan. Struktur birokrasi yang ada mendukung implementasi kebijakan, namun koordinasi antar unit perlu diperkuat.

Kesimpulan: Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dilakukan dengan pemasangan rambu kawasan tanpa rokok dan peneguran langsung bagi tamu dan pegawai yang merokok di sekitar ruangan kerja. Edukasi berkelanjutan dan penegakan regulasi yang tegas sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan ini.

Saran: Diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran peraturan kawasan tanpa rokok juga diperlukan. Diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat dan pegawai dalam mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas metode sosialisasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan.

Background: Implementing a smoke-free area policy is crucial in efforts to protect public health from the dangers of smoking. This study aims to evaluate the implementation of the Berau Regency Regional Regulations regarding smoke-free areas within the Berau Regency Health Service, East Kalimantan.

Objective: This research is expected to provide both theoretical and practical benefits. Theoretically, it aims to contribute to the body of knowledge in the field of Health Behavior and Promotion. Practically, it hopes to offer valuable information and references for the community, the Health Service, and the Regional Government of Berau Regency in implementing and evaluating smoke-free area programs.

Method: The research employed a descriptive qualitative approach. Samples were taken using a purposive sampling technique. The subjects included 13 individuals, consisting of officials, staff, and guests at the Berau District Health Service. Data collection techniques included in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction and data presentation.

Results: The results of the research show that internal communication at the Berau District Health Service is effective, employees and guests know about the no-smoking area policy. The availability of human and financial resources is adequate, but supporting facilities such as smoking cessation clinics need to be improved. The disposition of policy recipients is generally positive, although there are still employees who do not fully comply with the policy. The existing bureaucratic structure supports policy implementation, but coordination between units needs to be strengthened.

Conclusion: The implementation of the no-smoking area policy at the Berau District Health Service is carried out by installing no-smoking area signs and giving direct warnings to guests and employees who smoke around the work area. Continuous education and strict enforcement of regulations are critical to increasing compliance with this policy.

Recommendation: There is a need for increased outreach and education about the dangers of smoking and the importance of smoke-free areas. Stricter law enforcement against violations of smoke-free area regulations is also necessary. Enhancing active participation from the community and employees in supporting the smoke-free area policy implementation is essential. Future research could focus on evaluating the effectiveness of the socialization and law enforcement methods that have been implemented.

Kata Kunci : Dinas Kesehatan, evaluasi, implementasi kebijakan, KTR