Kebijakan pemerintah daerah di sektor perhubungan :: Studi kasus penataan arus lalu lintas angkutan umum dan barang di wilayah Kota Wonosari

SUHARDONO, Prof.Dr. Mudiyono

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Upaya menuju ke arah sebuah kebijakan yang baik bukanlah suatu usaha yang mudah dan mulus. Implementasi, sebagaimana halnya dengan pembuatan kebijakan publik itu sendiri, melibatkan berbagai macam kepentingan, apalagi untuk sebuah kebijakan yang membawa implikasi perubahan yang begitu besar. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menata kota Wonosari yang bersih, aman dan tertib telah menetapkan kebijakan mengenai transportasi Penelitian ini merupakan penelitian survai deskriptif, yaitu penelitian yang “semata-mata untuk memberikan gambaran yang tepat dari suatu gejala” dan “pokok perhatiannya adalah pengukuran secara cermat dari satu atau lebih variabel terikat dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk itu.” Respon dan persepsi masyarakat dengan adanya implementasi kebijakan ini dapat diketahui dari data yang diberikan masyarakat yang diwakili oleh para responden. Data yang diambil adalah melalui hasil wawancara dengan responden sebanyak 50 orang. Responden tersebut tersebar dengan rincian pengendara kendaraan umum dan barang pengguna jalan sebanyak 10 orang. Pengendara kendaraan umum dan barang pengguna jalan yang dimaksud adalah sopir bus AKAP/AKDP sebanyak 2 orang, sopir Angkutan Kota sebanyak 2 orang, sopir Angkutan Pedesaan sebanyak 2 orang, sopir truk sebanyak 2 orang, penarik becak sebanyak 1 orang, penarik ojek 1 orang. Responden pengguna kendaraan umum sebanyak 25 orang, yaitu Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10 orang, pelajar sebanyak 10 orang dan pedagang sebanyak 5 orang. Responden lainnya sebanyak 15 orang yaitu masyarakat di wilayah pinggiran Kota wonosari yang berprofesi wiraswasta sebanyak 7 orang, wartawan 1 orang, Pegawai Dinas Perhubungan sebanyak 2 orang, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 2 orang, Kepolisian sebanyak 2 orang dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul 1 orang. Dari penelitian ini dapat diketahui, bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan dilakukan dilakukan karena kondisi arus lalu lintas yang padat, dengan tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi, implementasi kebijakan ini juga dilakukan untuk memekarkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan ini sangat positif dan Masih ada kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan kebijakan ini yang masih harus dibenahi.

The effort to a better policy is not an easy way. Implementation as a public decision maker, mixing any kind of importance, especially a big changes implication. Gnungkidul District Government establishes a policy about transportation. This research use descriptive survey method. This research just gives a precise sketch and its main target is precise measurement about one or more variable in a population or the population sample. The response and perception were known by data. The data were taken from interview result to 50 respondents. Respondents are 10 urban and commodities transportation drivers, 25 passengers, 7 businessmen, 1 reporter, 2 Dinhub employees, 2 DPU employees, 2 cops, and 1 DPRD Gunungkidul District. This research results are government policy implementation was done cause of busy traffic, high risk of accident and to rising up the society economic growth. Society response about this policy is positive, but there are lacks of this policy implementation.

Kata Kunci : Kebijakan, Respon, Dampak, Policy, Response, Effect