Identifikasi Prioritas dalam Program Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

AIDA GHINA HUSNUL KHOTIMAH, Laksmi Yustika Devi, S.P., M.Si., Ph.D., GRCP

2024 | Tugas Akhir | D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora dengan kriteria dan alternatif yang telah disesuaikan dengan Rancangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Blora tahun 2022-2026. Responden pada penelitian ini merupakan para pembuat kebijakan terkait kemiskinan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif dan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menggunakan tiga kriteria (efektivitas, keberlanjutan, dan dampak) dan tujuh alternatif (bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan jaminan kesehatan, bantuan perbaikan rtlh, pengembangan desa wisata, bantuan modal kerja, modernisasi pertanian, dan bantuan perlindungan dan jaminan sosial) dalam penentuan prioritas kebijakan pengentasan kemiskinan. Hasil dari perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa kriteria yang menjadi prioritas adalah kriteria keberlanjutan dan alternatif prioritas adalah bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Strategi peningkatan keberlanjutan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Blora.

This research aims to identify priority poverty alleviation policies in Blora Regency with criteria and alternatives that have been adapted to the Blora Regency Regional Poverty Alleviation Plan for 2022-2026. Respondents in this research were policy makers related to poverty, namely the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Blora Regency, the Blora Regency Education Service, the Blora Regency Health Service, the Blora Regency Housing, Settlement and Transportation Service, the Blora Regency Community and Village Empowerment Service, the Industry Service and Blora Regency Labor, Blora Regency Agricultural Food, Livestock and Fisheries Service, Blora Regency Social Service for Women's Empowerment and Child Protection. The analysis was carried out in a descriptive manner and used the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. This research uses three criteria (effectiveness, sustainability, and impact) and seven alternatives (educational financing assistance, health insurance assistance, housing improvement assistance, tourist village development, working capital assistance, agricultural modernization, and social protection and security assistance) in determining priorities. poverty alleviation policy. The results of the calculations carried out show that the priority criteria are sustainability criteria and the priority alternative is assistance for repairing Uninhabitable Houses (RTLH). A strategy to increase the sustainability of assistance for repairing Uninhabitable Houses (RTLH) needs to be carried out to reduce the poverty rate in Blora Regency.

Kata Kunci : AHP, prioritas, kebijakan, kemiskinan