PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) SEBAGAI LEGISLATIF MODEL HUKUM DARURAT DIINDONESIA

Al Yasir, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan menganalisis gagasan terhadap hadirnya ruang partisipasi masyarakat yang dapat diterapkan pada pembentukan PERPU di Indonesia. Fokus kajian dimulai perhatian terhadap PERPU sebagai peraturan darurat mulai dipergunakan untuk menggantikan UU yang meniadakan partisipasi masyarakat pada pembentukannya. Praktik tersebut berangkat dari alasan PERPU memiliki hierarki dan materi muatan yang disamakan dengan UU. Guna mendapatkan jawaban atas kajian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat eksploratoris (explorative). Pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach) akan digunakan pada penelitian ini. Temuan dari kajian menunjukkan bahwa posisi partisipasi masyarakat pada pembentukan PERPU di tataran pengatuan tidak ada diatur secara eksplisit, tetapi secara praktik  pada penetapan PERPU pernah terjadi. Untuk itu penelitian ini menawarkan gagasan desain ruang partispasi masyarakat tersebut, dimulai dari perlunya pengkategorisasi PERPU kedalam dua tipe yaitu tipe I (ditetapkan karena kebutuhan hukum) dan tipe II (ditetapkan untuk kebutuhan hukum ditambah negara dalam kondisi bahaya). Partisipasi masyarakat PERPU tipe I lebih luas, sementara PERPU tipe II lebih terbatas karena negara dalam kondisi bahaya. Ruang partisipasi masyarakat pada pembentukan PERPU dimaksud hadir ketika pembahasan oleh DPR.

his research aims to analyze the idea of the presence of the gap in public participation that can be applied to the establishment of Indonesia’s Regulation in Lieu of Law (PERPU). The focus of the study began with attention on the PERPU as emergency regulations began to replace laws that eliminated public participation in its formation. The practice is based on the reason that the PERPU has a hierarchy and loading material equated with the law. Hence, this study uses a type of normative with exploratories research, combined with Statute, Conceptual, and Historical approaches conducted in this research. The findings from this research indicate that the position of public participation in the formation of the PERPU is not explicitly regulated, but practically the establishment of this kind of participation has ever occurred. For this purpose, the research proposes the idea of designing the community's participation space, starting with the need to categorize the PERPU into two types: type I (defined due to legal requirements) and type II (determined for legal needs plus the state in danger conditions). The space for public participation in the creation of the PERPU is meant to be present when discussed by Indonesia’s Legislature.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Hukum Darurat / Public Participation, Regulation in Lieu of Law (PERPU), Emergency Law Regulation