Penguatan Civil Society melalui proses perubahan kebijakan publik di tingkat lokal :: Studi kasus munculnya Perda Pengelolaan Sumber Daya Hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Wonosobo

WIBOWO, Eddi, Prof.Dr. Moeljarto Tjokrowinoto

2004 | Tesis | S2 Adminitrasi Negara

Studi ini merupakan upaya untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang memberikan kemungkinan terciptanya penguatan civil society dalam konteks perubahan kebijakan publik di tingkat lokal pasca implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Munculnya kebijakan lokal tentang pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Wonosobo yang lahir setelah lahirnya UU No.22 Tahun 1999 menjadi fokus studi ini. Oleh karena itu, disamping menekankan pada studi mengenai proses munculnya perubahan kebijakan lokal baru, stakeholder-stakeholder dari civil society, pemerintah dan kalangan lain yang terlibat dalam proses perubahan kebijakan, studi ini juga menelusuri dampak dari produk-produk kebijakan yang diduga sebagai salah satu faktor penentu penguatan civil society. Dalam lingkup yang lebih luas, studi ini juga berusaha memetakan konteks historis, sosial dan politik dimana proses tersebut berlangsung. Studi ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu Kabupaten Wonosobo sebagai tempat proses munculnya kebijakan PSDHBM, serta Yogyakarta dimana akses terhadap sumber data penting lain yang memperkuat hasil penelitian lebih mudah didapatkan. Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, pada tahap pra-penelitian dilakukan observasi permasalah dengan menggali sebanyak mungkin informasi dari berbagai laporan penelitian, berita di media massa dan artikel ilmiah dari berbagai jurnal. Sedangkan tahap ke-dua yaitu penelitian utama, memfokuskan pada pengumpulan data-data melalui pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama tanpa mengurangi kemungkinan aplikasi pendekatan kuantitatif. Metode observasi, observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan analisa isi terhadap dokumen tertulis, dipergunakan dalam koleksi data yang hasilnya kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan metode triangulasi, sebagai upaya pemahaman fenomena penelitian secara lebih baik. Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil studi ini, adalah bahwa proses lahirnya Perda No.22 tahun 2001 tentang PSDHBM di Wonosobo, merupakan sebuah upaya penguatan civil society melalui sinergi advokasi kebijakan lokal oleh organisasiorganisasi civil society yang didorong adanya kesamaan visi dan misi yang dimiliki organisasi-organisasi civil society tersebut tentang pengelolaan sumberdaya hutan di sana. Muncul dan bekerjanya elemen-elemen civil society, dan peran aktif elemenelemen civil society tersebut dalam proses formulasi kebijakan lokal serta pada tahap selanjutnya yaitu implementasi kebijakan merupakan indikasi adanya penguatan civil society di sana. Penguatan civil society yang terjadi tersebut dimungkinkan terlaksana setidaknya oleh beberapa faktor. Budaya politik yang kondusif yang menghasilkan produk aturan perundangan yang merangsang partisipasi masyarakat dan pemberian wewenang kepada daerah untuk lebih berperan mengelola daerahnya merupakan faktor pertama. Tingkat kesatuan dalam civil society yang termanifestasikan dalam kesamaan visi dan misi serta munculnya jaringan kerja dan partispasi dari civil society dalam mengadvokasikan gagasan mengenai arah kebijakan-kebijakan baru yang harus didesakkan, adalah faktor penting berikutnya. Selanjutnya faktor yang memiliki peran vital adalah dukungan dana yang sangat berperan untuk menunjang kelangsungan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi civil society tersebut.

This research focuses to find out and condusct a deep analysis of factors that may contribute toward possibility in making civil society empowerment in the context of local public policy process after the implementatioan local autonomy act in Indonesia. The rising of community based natural forest resources management local policy (Perda Pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat [PSDHBM]) in Wonosobo was choosen as the case study of this research. This research is not only elaborating the formulation process of this new local policy and trace the impact of any other policy which likely become a considerable factor in making civil society empowerment, but also identifying the stakehaloders of civil society, government and any other institution that involved in the policy change process. In a wider scope, this research tries to map out historical, social, and political context where that process is going on. Wonosobo and Yogyakarta were choosen as site of this research due to a number of reasons. Firstly, Wonosobo is the location where the policy process took place, consequently most of the stakeholders residing in Wonosobo. Secondly, Yogyakarta gives accessibility to collect important data needed to enrich this research. In order to obtain deeper problem analysis, this research is divided in pre-research phase where the research problem is observed by digging out information from any possible resources, and main research phase, which focuses on collecting and analysing data. Qualitative methods i.e., participative observation, indepth interview, and content analysis for writen document are utilized in this second phase. And finally, a research report is constructed and analysed by using descriptive analysis with triangulation method to gain a comprehensive understanding of research phenomenon. Several conclusions can be extracted based from this research findings. The process that bring about emergence of Perda PSDHBM in Wonosobo can be assessed as a civil society empowerment effort through local policy advocacy coalition initiated by civil society organisations. The emerging and active role of civil society organisation in local policy formulation process and also in the next following phases of policy, indicates that civil society empowerment is evident in local policy formulation process. This study finds several factors that make civil society empowerment possible to be made. The first factor is a conducive political culture which produce regulation that can stimulate public participation and devolution to the local government. The next factor is level of civil society unity that can be observed in vision and mission similarity between civil society organizations, and the emerging network and participation of civil society organizations in advocating initiative about new policy concept has to be enconquered. Last but not least is financial support from foreign funding agency or country. Financial support plays significant role for the continuity of civil society organisation to run their their advocacy activities. These set of factors based on this research play a significant role and give a contribution in civil society empowerment with regard to the emergence of a new local policy process in Wonosobo.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Perubahan,Civil Society