Kinerja Aparatur Pengawasan Daerah :: Studi tentang kinerja Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
SURYANA, I Gst Ny, Drs. Haryanto, MA
2004 | Tesis | S2 PolitikBerkaitan dengan kinerja Bawasda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka masih terdapat masalah penyimpangan yang belum dapat ditindaklanjuti. Belum optimalnya kinerja Bawasda Kabupaten Lampung Tengah disebabkan disamping melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yakni ingin menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti yakni kinerja Bawasda Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya berusaha untuk memecahkan masalah. Penelitian ini dimulai pengumpulan data, indentifikasi data, reduksi data dan interprestasi data dan diakhiri dengan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Bawasda Kabupaten Lampung Tengah masih rendah. Hal ini tampak dari tingkat produktivitas Bawasda pada tiga tahun terakhir tidak mencapai program kerja yang telah ditetapkan. Dari data yang diperoleh program kerja tahun 2001 hanya terealisasi 51,28 %, tahun 2002 terealisasi 59,21 % dan tahun 2003 terealisir 75 % dari target yang ditetapkan. Dilihat dari Responsivitas kemampuan Bawasda menjaring berbagai keluhan dan mengaduan masyarakat sudah bagus hal ini nampak keberhasilan merespon pengaduan tahun 2003 mencapai 96,97 %. Di ukur dari Responsibilitas, Aparat Bawasda belum konsisten menggunakan pedoman pemeriksaan aparat pengawasan fungsional sehingga hasil pengawasan tidak maksimal, begitu pula bila dilihat dari akuntabilitas hasil pengawasan Bawasda tidak dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Diukur dari efisiensi penggunaan sumber keuangan, tidak sepenuhnya mampu menunjang kegiatan oprasional pemeriksaan. Sedangkan bila diukur dari efektivitas Bawasda menekan penyimpangan sudah baik hal ini nampak adanya penurunan tingkat penyimpangan dan kerugian Negara, namun kerugian Negara yang dapat dikembalikan selama tiga tahun terakhir belum maksimal atau hanya mencapai 50 % dari jumlah penyimpangan, hal ini disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan. Walaupun dari sisi penegakan disiplin Pegawai selama tiga tahun terakhir hukuman disiplin yang dijatuhkan berupa Hukuman disiplin ringan 23 orang, Hukuman disiplin sedang 11 orang dan Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS sebanyak 8 orang belum mampu membuat jera para pelaku pelanggaran. Rendahnya Kinerja Bawasda Kabupaten Lampung Tengah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal meliputi Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana serta komunikasi antar Aparat Bawasda. Faktor ekternal meliputi Kebijakan Pemerintah atasan, Relasi dengan Instansi yang terkait serta kondisi dan situasi obyek pengawasan. Untuk meningkatkan kinerja Bawasda kedepan perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut.
In relation to the work of Regional Supervision Council in doing its job and function, there are still many inistakes that hasnot been followed up yet. The work of Regional Supervision Council at Lampung Tengah Regency is to to the supervision based on annual supervision work program ( PKPT) and also to do specific supervision. The writer of this thesis is using a qualitative descriptive type of research that depicts the phenomenon of Regional Supervision Council’s work at Lampung Tengah Regency and also to the problem solving. This research is started by collecting data, data indentification, data reduktion, data interpretation and conclusion. The result of the research shows that : The work of Regional Supervision council at Lampung Tengah Regency has not reached the optimal result yet. This can be seen in the year 2001 that the result of Regional Supervision council work only reached 51, 28 %, and in the year 2002, it reached 59,21 % until 2003, it reached 75 % from the goal target. The response of Regional Supervision Council towards society’s complaints is good enough. In 2003 reached 96,97 %. The responsibility of Regional Supervision council I’s not enough. It can be seen that Regional Supervision council has not able to do its duty that based on the guideline of investigation by government functional supervision offcial. The accountability of Regional Supervision council is good enough. The efficiency of Regional Supervision council of ten oversteps the fixed schedulu, therefore, it spent more money to pay for the operasional process. effectiveness of Regional Supervision council has not reached the maximum point yet. Or just 50 %. It is caused by the weakness of the iaw towards those who against the law. Therefore, Regional Supervision council still could not get the government financial loos back. For this theree years, Regional supervision council has done a good discipline enforcement. It can be seen through the amount of government officials who got punishment. There were 23 peoples who got light discipline sanction, 11 peoples got discipline sanction, and 8 peoples got heary discipline sanction. This has not make them stop their action tabreak the low. The low work of Regional Supervision Council at Lampung Tengah Regency also influenced by internal and ekternal factors. The internal factors are human resouces, access, and communication among Regional Supervision Council’s officials. The external factors are uplevel government policy, connection to related departments, and the condition of the supervised object. To increase the work of Regional Supervision Council, we need to pay attention to the factors that influence it’s work.
Kata Kunci : Aparatur Pengawasan Daerah,Kinerja, Work, Supervision, Result, Follow up.