Otonomi daerah di balik konstruksi media cetak :: Analisis semiotika sosial atas pelaksanaan otonomi daerah dalam rubrik khusus "Pro-Otonomi" Harian Jawa Pos (2000-2003)

WAHIB, Prof.Dr. Riswandha Imawan, MA

2004 | Tesis | S2 Politik

Tercetuskannya UU.No.22 dan No.25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah merupakan simbol kebebasan masyarakat daerah untuk lebih bisa mandiri dalam menentukan nasib masa depannya masing-masing, di samping lebih bisa menghargai perbedaan di tengah pluralitas kebangsaan dan lokalitas. Meskipun dalam proses perjalanannya di akui, otonomi tidak bisa dilepaskan dari perdebatan-perdebatan tentang eksistensinya oleh berbagai kalangan dalam lapisan masyarakat, terlebih sejak mulai diefektifkannya pada tanggal 1 Januari 2001. Salah satu pihak yang paling diuntungkan dengan perdebatan publik ini adalah media massa. Sebab, sebagai arena konversasi publik dan dengan kuasa mediasi tekhnologinya, media menjadikan otonomi sebagai wacana yang secara terus menerus dikonstruksi. Ini berarti, melalui proses konstruksi , otonomi telah berubah menjadi bahasa simbolik sebagai bagian dari komoditas ekonomi-politik media. Dengan kata lain, otonomi menjadi barang dagangan yang di anggap layak oleh media yang bersangkutan untuk diperjualbelikan di hadapan khalayak dalam wilayah pasar simbolik. Otonomi diposisikan sebagai objek tanda (sign system) di dalam sistem komunikasi ekonomi kapitalisme. Dengan pisau analisis semiotika sosial, penelitian ini berupaya mengungkap bahwa dalam pelaksanaannya, otonomi daerah dikonstruksikan Jawa Pos sebagai suatu kebijakan yang dilematis, serba menggantung, bahkan mengalami disorientasi. Otonomi adalah bagian skenario IMF dan CGI sekaligus momentum resentralisasi bagi pemerintah pusat dengan cara merevisi UU otonomi. Faktor paling penting mengapa otonomi tidak jelas, ialah karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama melakukan kecerobohan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi. Disinilah kemudian, Jawa Pos mencitrakan secara simplisistik otonomi daerah di anggap telah gagal, otonomi tidak mampu memberikan harapan kesejahteraan masyarakat, otonomi hanyalah angan-angan dan impianimpian, otonomi bukan penawar disintegrasi bangsa dan sebaliknya otonomi hanya memberi peluang gerakan separatisme serta menyuburkan korupsi pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Artinya, dalam jangka tiga tahun (2000-2003) otonomi daerah menjadi momentum jual beli jabatan (kekuasaan) antara pemerintah pusat dan daerah.

The issuance of the Act no. 22 and 25/1999 concerning Regional Autonomy is a symbol of freedom of our regional society to be independent in deciding their own future. Besides, they gain easier ways to respect differences among the plurality of nationality and locality. However, in the process of its implementation and even after being effective since January 1st, 2001, autonomy is admitted to be inseparable from different opinions about its existence by various classes in the society’s hierarchy. One of the luckiest parties to take the benefit from the public debate is the mass media because as a public conversation arena and their power to mediate technology, media use autonomy as a disposition which is continually constructed. It means that with this construction process, autonomy had been transformed into a symbol as a part of the media’s economy-politic commodity. In other words, autonomy becomes a trade commodity which is appropriate to be deemed by this medium, to be sold and bought in public within the symbolic market areas. Autonomy is positioned as sign system in communication of capitalism economic. Using a social semiotic analysis, this research aims to reveal that in its implementation, regional autonomy is constructed by Jawa Pos as a policy of dilemma, hanging up, and even experiencing a distortion. Regional autonomy is the IMF’s and CGI’s scenarios, and also a re-centralization moment for the central government by revising the Act on Autonomy. The most important factor why this regional autonomy becomes unclear is that because the central and local governments together do something careless, so it gives influence toward the autonomy implementation. Here, then Jawa Pos exposed it simply as a failure: autonomy cannot give the society a hope of prosperity; it is only a dream and imagination; it is not a kind of remedy for national disintegration, and on the contrary it only gives a chance to the separatism movement and fertilizes corruption among both local and central government authorities. It means that in the period of three years (2000-2003) regional autonomy becomes an authority (power) trading moment between the central and local government.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Berita dan Opini Media Cetak, Social Semiotic, Regional Autonomy Implementation, Construction, Mass Media News and Views, Pro-Autonomy, Jawa Pos Daily