Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi

SYAMSURIZAL, Abdul Gaffar Karim, MA

2004 | Tesis | S2 Politik

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi legislasi, funsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. Adapun wilayah yang dijadikan obyek penelitian adalah wilayah Kota Jambi. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Ruang lingkup penelitian di fokuskan pada pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibatasi pada tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Legislasi, di satu pihak diakui sudah berjalan cukup baik dalam arti telah menghasilkan cukup banyak Peraturan Daerah, adanya konsolidasi dan perubahan prilaku dalam mengikuti berbaga i kegiatan DPRD. Akan tetapi di pihak lain DPRD belum berbuat banyak terhadap Ranperda yang disusun oleh Eksekutif, dengan mengadaptasi beberapa Perda yang berasal dari Kabupaten lain di Indonesia. Masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan Perda, sehingga kenyataan bahwa banyak dari Perda yang sudah ditetapkan tidak berjalan, dan ada banyak Perda yang ditinjau kembali (Legislative Review) pada tahun 2003. Ada beberapa Perda yang dianggap cukup berhasil seperti tentang Pajak dan Retribusi, tetapi ada Perda yang ditolak masyarakat, karena merugikan eksistensi nilai- nilai. Dalam proses pembuatan APBD, tahapan-tahapan yang dilalui hanya bersifat formal. Peran dari pihak eksekutif lebih dominan, sehingga pada setiap rapat paripurna yang berkaitan dengan proses pembuatan APBD, anggota Dewan hanya tinggal mengesahkan apa yang sudah disepakati sebelumnya melalui pertemuan informal yang dilakukan sebelumnya. Dalam prakteknya fungsi pengawasan belum berjalan secara efektif yang dapat dilihat dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan DPRD Kota Jambi belum dilakukan secara optimal. Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan selama ini belum dilaksanakan secara optimal oleh DPRD Kota Jambi.

The problem formulation of this research is how is the conduct of legislation, budgeting and controlling functions of Local House of Representatives (DPRD) of Jambi City?. The purpose of this research is to analyze the legislation, budgeting and controlling functions of Local House of Representatives (DPRD) of Jambi City. The type of this research is descriptive-qualitative reseach. The scope of this research is focused in the conduction of legislation, budgeting and controlling functions of Local House of Representatives (DPRD) of Jambi City. The functions is limited to three functions, i.e. legislation, budgeting and controlling functions. The result of research shows that the legislation function is quite good in case of there are many local regulation, consolidation and behavior change in DPRD activities. In other side, DPRD has nothing to do with the Ranperda made by the Executive. DPRD adapts some local regulation from another regency or city in Indonesia. People isn’t much taking part in making local regulation, dan there are many legislative review of local regulation in 2003. there are some local regulation that is successful enough, such as tax and retribution, but there are also local regulation that is rejected by people, because the local regulation disadvantage them. In the process of budget making, the phases is done only formally. The role of executive is more dominant, so in every meeting related to budget making process, the member of representatives just validate what have been agreed upon before by previous informal meeting. In practice, controlling function hasn’t done effectivelly. It can be seen by the policy made that more government views than the realization of what people wants from their representatives. The agreement of people through their representatives is just to fulfill the political manner. The final conclusion of this research is that the conduction of DPRD functions in Jambi City hasn’t been optimal. Legislation, budgeting and controlling functions hasn’t been done optimally by the member of house representatives of Jambi City.

Kata Kunci : DPRD,Pelaksanaan Fungsi, functions, Local House of Representatives