Ruang publik dalam pemilihan Kepala Daerah :: Studi terhadap pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003

PASKARINA, Caroline, Dr. Purwo Santoso, MA

2004 | Tesis | S2 Politik

Desentralisasi dan demokratisasi dalam era reformasi telah mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi peristiwa politik yang menarik dan sulit untuk diprediksi. Dalam proses tersebut, terdapat berbagai kepentingan yang bertarung dengan menggunakan bermacam-macam strategi, termasuk melalui penggunaan bahasa dalam pertarungan wacana. Konsep demokrasi deliberatif menawarkan perspektif alternatif, bahwa partisipasi publik juga dapat dilakukan melalui pertarungan wacana dalam ruang publik. Ruang publik memungkinkan seluruh warga masyarakat berpartisipasi dalam diskusi dan debat mengenai visi, misi, latar belakang, program kerja, dan kapabilitas figur-figur yang dicalonkan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai bagaimana ketersediaan ruang publik dalam pemilihan walikota, serta sejauhmana ruang publik yang tersedia mampu memunculkan wacana tandingan (counter discourse) melalui penggunaan sejumlah dimensi, seperti dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan. Untuk mengukur ketersediaan ruang publik, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap pertarungan wacana dengan menggunakan metode analisis wacana (discourse analysis). Indikator untuk menganalisis pertarungan wacana meliputi setting, agents atau participants, political actions, dan mutual knowledge (basis kognisi) yang membentuk pemaknaan dari wacana-wacana yang saling berkompetisi. Pemaknaan terhadap wacana yang muncul, baik wacana utama maupun wacana tandingan dianalisis dengan mengacu pada konteks sosial. Selanjutnya, setelah mengetahui konteks pertarungan wacana maka ketersediaan ruang publik sebagai arena berlangsungnya kompetisi wacana dapat diukur dari penggunaan dimensi-dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan dalam proses produksi dan reproduksi makna dari suatu wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi makna masih didominasi oleh elit. Dominasi ini diindikasikan dari penggunaan argumen-argumen yang bersifat legal, normatif, dan prosedural sehingga mempersempit peluang munculnya wacana tandingan. Wacana figur alternatif sebagai wacana tandingan mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit penguasa yang dinilai tidak mampu membawa perubahan signifikan dalam praktik pemerintahan daerah. Dari ketiga dimensi yang diteliti, dimensi kapital berpotensi besar untuk memperluas ruang publik meskipun perannya dalam memunculkan wacana tandingan tidak terlepas dari kepentingan akumulasi modal sehingga perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas dua dimensi lainnya.

Decentralization and democratization within reformation era has turned the mayor election into interesting and unpredictable political event. There are varieties of interests fighting in local government election using any kind of strategies, including language through discourse. Deliberative democracy offered alternative perspective that public participation could be done through discourse contestation in public sphere. Public sphere enables each members of society to participate in discussion and debate over candidates’ vision, mission, background, programmes, and capabilities. This research analyzed the existence of public sphere in the mayor election in Bandung and the existence of this public sphere to encourage counter discourse through the use of some strategies, such as power, capital, and cultural dimensions. Discourse contestation is analysed with discourse analysis method. The indicators are setting, agents or participants, political actions, and mutual knowledge that construct the meaning of discourse. The interpretation of discourse meaning, both main discourse and counter discourse, is related to social context. The existence of public sphere as space for discourse contestation is measured by the emerged of counter discourse through the exercised of power, capital, and cultural dimensions. The result showed that construction of meaning is still dominated by elites. This domination indicated through the use of legal, normative, procedural arguments. Issue of alternative figures as counter discourse indicated the decreased of public legitimation and trust to governing elites whom considered unable to bring significant changes in local government practice. Among three dimensions, capital dimension has potency to increase public sphere through articles and news in mass media. However, the capital orientation of this dimension needs to be balanced by developing the capacity of two other dimensions.

Kata Kunci : Kepala Daerah,Pemilihan,Ruang Publik,Pertarungan Wacana, public sphere, discourse contestation, mayor election