Implementasi kebijakan pelabuhan bebas Sabang dalam menunjang pembangunan daerah

FITRIA, Teuku Iskandar, Dr. Purwo Santoso, MA

2004 | Tesis | S2 Politik

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup penting. Hal ini karena suatu kebijakan akan menimbulkan dampak yang diinginkan hanya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2000, Sabang kembali ditetapkan menjadi pelabuhan bebas. Pengembangan kawasan bebas ini sebagai pelabuhan bebas diharapkan akan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, setelah kurang lebih tiga tahun kebijakan tersebut dilaksanakan ternyata belum menghasilkan dampak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kurang berhasilnya implementasi kebijakan kawasan bebas Sabang. Model implementasi kebijakan Grindle digunakan dalam penelitian ini karena dianggap paling sesuai untuk melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan kawasan bebas Sabang yang didasarkan pada analisis terhadap isi dan konteks dari kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap isi dan konteks kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle, maka setidaknya kepentingan yang dipengaruhi dan tipe manfaat dapat dianggap sebagai faktor yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Namun oleh karena kedua faktor ini berada dalam konteks yang kurang mendukung dalam keberhasilan implementasi, yakni kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, penguasa, kapatuhan dan daya tanggap, maka kedua faktor tadi menjadi kurang bermakna. Sementara isi kebijakan yang lain seperti derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan cenderung kurang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan pelabuhan bebas Sabang memerlukan perubahan yang besar dari masyarakat, sementara kompleksitas pengambilan keputusan dan rendahnya sumber daya yang dimiliki menjadi penghambat keberhasilan implementasi, ditambah lagi dengan kurang tepatnya strategi yang digunakan serta rendahnya respon dan daya tanggap birokrasi menjadikan implementasi kebijakan pelabuhan bebas Sabang semakin tersendat-sendat.

In the public policy process, implementation is crucial. It is because the policy will get desire impact when the program has been implemented. Base on UU No. 37 tahun 2000, Sabang has been decided a free port. The goal of this policy are to encourage local economic growth and to increase prosperity. But, after three years that policy implemented, the impact not get yet. It is because there is a lot of factor that influence the succes of implementation. Thus, this research oriented to investigate the factors in influencing the implementation succesfull. The Grindle’s model will be used in this research. According Grindle, the process of implementation will be influenced such a content of policy and context of policy implementation. Content of policy consist of interest affected, type of benefits, extent of change envisioned, site of decision making, program implementors, and resources commited. Than, context of policy implementation consist of power, interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and compliance and responsiveness. Base on this research, the failure of implementation free port Sabang because some factor. Two factors can be regarded as supporter implementation succesfull like the interest effected and type of benefit. But, theses factors couldn’t give a significan contribution in supporting implementation succesfull because contex implementation didn’t support. The institutions and regime characteristics and compliance and responsiveness give negative contribution in implementing free port Sabang. Beside that, complexity of site of decision making, extent of change envisioned, and the minimum of resource commited made implementation free port Sabang got difficult. This condition worse when collaboration with context implementation. The strategy of BPKS also gave negative contribution in implementing free port Sabang.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah,Kebijakan Pemerintah