Fisibilitas rencana kebijakan pemekaran Propinsi Papua Bagian Selatan :: Studi kelayakan terhadap rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Merauke

OHOIWUTUN, Yohanes, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | S2 Politik

Judul Tesis ini adalah Fisibilitas Rencana Kebijakan Pemekaran Propinsi Papua Bagian Selatan. Dimekarkannya Propinsi Irian Barat dan Irian Jaya Tengah memicu untuk membentuk satu Propinsi di Papua Bagian Selatan, oleh karena itu permasalahan yang perlu dikaji adalah “Bagaimanakah Fisibilitas/Kelayakan Rencana Kebijakan Pemekaran Propinsi Papua Bagian Selatan dilihat dari Segi Aspirasi Masyarakat, Sumber Daya Aparat dan Keuangan Daerah”. Dalam mengkaji permasalahan ini, teori yang digunakan sebagai pendekatan adalah konsep Fisibilitas Kebijakan., Kelayakan kebijakan dilihat dengan menggunakan pendekatan dari segi Kelayakan Politik (Politik Viability) dan Kelayakan Administratif (Administrative Operability). Kajian terhadap permasalahan menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dari aspek fisibilitas politik yang menyangkut aspirasi masyarakat suku/etnis yang ada di Kabupaten Merauke dan 3 kabupaten baru (pemekaran dari Kabupaten Merauke) pada dasarnya mendukung dan menyetujui Rencana Kebijakan Pemekaran Propinsi Papua bagian Selatan. Namun ada juga kelompok masyarakat yang belum menyetujuinya, dengan alasan bahwa pemekaran kabupaten baru dilaksanakan, pemekaran propinsi dapat memecah belah persatuan di antara orang Papua dan otonomi khusus belum diimplementasikan secara baik. Di satu sisi ada keinginan yang kuat untuk membentuk satu propinsi di wilayah ini, karena perlakuan yang tidak adil dari pembagian hasil maupun penempatan orang-orang Papua Bagian Selatan di Propinsi yang tidak diperhitungkan. Dilihat dari aspek fisibilitas administrasi yang menyangkut segi keuangan daerah, maka akan terlihat bahwa tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah masih rendah. Sedangkan dari segi kesiapan sumber daya aparatnya terlihat memungkinkan untuk mengisi formasi perangkat daerah propinsi. Kesimpulannya bahwa Rencana Kebijakan Pemekaran Propinsi Papua Bagian Selatan pada dasarnya diterima oleh masyarakat dan diperkuat lagi dengan timbulnya rasa kekecewaan di kalangan orang Papua Bagian Selatan, selain itu mempunyai kesamaan karakteristik sosial budaya. Sedangkan dari sumber daya aparat memungkinkan untuk mendukung pemekaran propinsi, walaupun masih mengalami kekurangan tenaga teknis maupun tenaga spesialisasi bidang-bidang tertentu. Dari segi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk mendukung, namun perlu dipertimbangkan potensi-potensi daerah yang belum digarap seara optimal. Oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah Propinsi dan DPRD Kabupaten Merauke melakukan pendekatan kepada Pemerintah Propinsi dan DPRD Propinsi Papua agar memberikan rekomendasi dukungan dan persetujuan pemekaran Propinsi di wilayah ini, mempersiapkan tenaga teknis secara baik, perlu dilakukan sosialiasi tentang Rencana Pemekaran Propinsi dan menggalang persatuan di antara orang-orang Papua serta menghindari nominasi suku/etnis tertentu. Galakkan terus motto IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI (SATU HATI SATU TUJUAN)

The title of the thesis is the Feasibility of the Policy of the Establishment of South Papua Province. The division of West Irian Jaya Province and Central Irian Jaya result in the establishment of South Papua Province. Therefore, the problem necessary to study is “Is the policy of the establishment of South Papua Province feasible of the point of view of people aspiration, the apparatus and local finance resources?” To deal with the problem the theory used as the approach is the concept of the feasibility of the policy. The policy feasiblitiy is examined using the approach of the political vialibity and the administrative operability. The study of the problems is conducted using quantitative analysis and descriptive study method. The result of the study give a picture that considering the political viability related to the aspiration, the existing ethnic groups in Merauke regency and three new regencies support the policy of the establishment of South Papua Province. However, there are the some groups of the people who have not agreed upon the policy on the ground that the new regencies have newly formed and hence the estalishment of the province can result in the disinteagration of Papua people in addition to the fact that the local autonomy has not been well implemented. In one hand, there is strong willingness to establish the new province because of the inequality in the treatment of the local government, especially in the results distribution and the deployment of South Papua people that is without any consideration of the local people. From the perspective of the administration operability related to the local finance, it is clearly observed that the economic capability of the people is low, while from the perspective of the preparedness of the apparatus resources it is shown that they are prepared to be on the positions necessary for the new province. It is concluded that the policy of the establishment of the South Papua Province is essentially supported by the local people in addition to the disappoinment of the local people of South Papua and the similarity in their social and cultural characteristics. The existing apparatus resources enables the establishment of the province though there are still some technical limitations and some specialist in certain areas. Meanwhile, the local finance does not support the establishment of the province. Therefore, it is necessary to consider the potentials of the regions that have not been optimally explored. It is recommended that the local government and the local aassembly (DPRD) of Merauke regency to support and to agree upon the establishment of the new province, and to prepare technical officers. Additionally, it is also necessary ato socialize the policy of the establishment of the new province and to build a unity among the people of Papua to avoid the nomination of certain ethnic groups. It also necessary to simultaneously implement the motto IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI (ONE HEART, ONE GOAL)

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pemekaran Wilayah,Studi Kelayakan, Feasibility, Province Establisment