Politik dalam birokrasi :: Studi tentang Politisasi Birokrasi dan Politik Birokrat di Surabaya

BARIROH, Laili, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | S2 Politik

Memposisikan birokrasi dalam demokratisasi merupakan dilema tersendiri, karena penuh dengan penyakit yang sulit didefinisikan, ambisius, kontradiksi antar pribadi serta kontroversial. Di sisi lain demokrasi modern tidak dapat eksis tanpa kekuasaan birokrasi yang berkuasa secara independen. Birokrasi merupakan ancaman namun juga indispensable bagi demokrasi. Monopoli keahlian dan informasi mampu meruntuhkan kekuasaan parlemen. Demokrasi juga bisa tampil sebagai dilema bagi birokrasi dan birokratnya ketika aturan demokrasi kontradiktif dan menempatkan birokrasi pada standar ganda untuk politis dan non politis pada saat bersamaan. Kondisi di atas telah melahirkan kolusi rente antara politisi dan birokrasi karena memiliki kepentingan sama, yaitu mempertahankan sumber ekonomi. Birokrasi bisa menjadi client politisi sekaligus sebagai middleman atau broker kepentingan ekonomi politisi. Hubungan clientilistic ini berkompromi dengan kultur birokrasi yang paternalistik, karena akan menjamin proses kolusi tersebut, bersamaan dengan kepentingan politisi untuk menempatkan kadernya di posisi strategis birokrasi. Pola hubungan di atas menjadi semakin kompleks dengan kecenderungan terbangunnya hirarki kepentingan politik nasional dan politik lokal, khususnya di internal partai politik. Hal ini sangat ironis karena desentralisasi politik belum sepenuhnya terealisasi. Sehingga kolusi rente merupakan grip penguasa pusat dan politisi lokal menjadi driving force politik di tingkat lokal. Di sinilah posisi strategis birokrasi dengan menjadi broker keduanya dimanfaatkan dengan sangat cermat, sehingga netralitas birokrasi menjadi normatif. Pada derajat tertentu, kontradiksi dan ambiguitas di atas menjadi sumber konflik antara birokrat senior dan politisi senior karena birokrat senior menjadi bagian politisi birokratik yang tidak secara jernih ditempatkan dalam domain birokrasi. Fenomena ini sekaligus menolak homogenisasi negara, karena kenyataannya di setiap negara selalu muncul friksi-friksi dengan variasi pada kompleksitas hubungan antara eksekutif dan legislatif, yakni melibatkan birokrasi.

Positioning bureaucracy in democratization is a dillema. In one hand, it is very complicated and confusing term to be defined, ambitous, contradiction, and also controversial. On the other hand, it is very needed by democracy, because democracy can not be exist without a stable and independen bureaucracy. Bureaucracy is not only a threat, but also a indispensable for democracy. Its monopolistic expertise and information are able to demolish the legislative power. However, democracy can give a dillema for the bureaucracy and its apparatus. It happens when the rule of democracy is a contradictive to the bureaucracy and put it in such a double standard for being political or non political at the same time. This kind or condition has created a rente collution between politician and bureaucracy, because they have same interest, namely maintaining the source of economic. As the result, bureaucracy can be both a politician clien and a middleman or broker for the politician economic interest. This clientilistic relation is supported by the paternalistic culture of bureaucracy. This relation pattern has led to a kind of tendency, namely: the creation of a hierarchy of national and local political interest, especially in internal scope of political party. It is very ironic, because the political decentralization, in fact, has not been implemented yet. In short word, the rente collution is a grip of national politician and the local politician is a driving force of politics in local scope. Therefore, it is in this condition that bureaucracy strategic position has been abused considerably, so the bureaucracy neutrality become normative. At certain degree, the contradiction and ambiguity above have become source of conflict between senior politician and bureaucracy, because senior bureaucracy has become a part of bureaucracy politician who is not clearly placed in the bureaucracy domain. This phenomenon reject the homogeneity state, because, in reality, in every state there will be always frictions in the complexity of executive and legislative relation in which bureaucracy will be, unavoidable, involved.

Kata Kunci : Politik,Birokrasi, National and local politics hierarcy, rente collution, driving force, state homogeneity.