ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT PEMBATASAN INSENTIF HIJAU TERHADAP PRODUK NIKEL INDONESIA DITINJAU DARI GENERAL AGREEMENT ON TARRIFFS AND TRADE (GATT)

AULIA SEKAR AZIZAH, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan menjelaskan interpretasi Pasal XI:1 GATT terhadap kebijakan pembatasan Pemerintah AS terhadap produk nikel Indonesia yang merupakan hasil dari hilirisasi. Penelitian ini juga bertujuan  untuk mengetahui dan menemukan apakah kebijakan a quo termasuk dalam pengecualian dari prinsip larangan terhadap restriksi kuantitatif GATT atau tidak.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian atas ketimpangan antara das sollen  dan das sein terhadap asas-asas hukum dalam GATT dan kebijakan pembatasan Pemerintah AS. Adapun sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif dengan berusaha untuk menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai pengaturan serta implementasi ketentuan dan prinsip GATT dalam permasalahan hukum ekonomi internasional.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pembatasan Pemerintah AS terhadap produk nikel Indonesia masuk ke dalam bentuk restriksi kuantitatif. Pembatasan dalam IRA sudah memenuhi ruang lingkup Pasal XI:1 GATT, dimana kebijakan a quo diluar bentuk  pembatasan yang diperbolehkan GATT. Pembatasan tersebut sesuai dengan pendapat Panel kasus Colombia – Ports of Entry bahwa restriksi dapat menyebabkan ketidakpastian, mempengaruhi rencana investasi, dan membatasi akses pasar untuk kegiatan ekspor maupun impor. Lebih lanjut, kebijakan pembatasan Pemerintah AS ini tidak dapat dijustifikasi  menggunakan ketentuan pengecualian Pasal XI:2 dan Pasal XX GATT karena tidak ditemukan pembuktian yang sesuai dengan klausul dua pasal tersebut. 

This legal writing aims to analyze, review, and explain the interpretation of Article XI:1 of the GATT towards the US Government’s restriction policy on Indonesian nickel products which are the result of downstreaming. This research also aims to know and find out whether the a quo policy is included in the exception to the principle of prohibition against GATT quantitative restriction or not.

This legal research uses the type of normative legal research that includes research on the imbalance between das sollen and das sein against the legal principles in the GATT and the US Government’s restriction policy. The nature of research in this legal writing is descriptive by attempting to describe and describe the regulation and implementation of GATT provisions and principles in international economic law issues.

Based on the results of the research, it is stated that the US Government's restriction policy on Indonesian nickel products falls into the form of quantitative restriction. The restrictions in the IRA have fulfilled the scope of Article XI:1 of the GATT, where the a quo policy is outside the form of restrictions allowed by the GATT. The restrictions are in accordance with the opinion of the Panel in the Colombia - Ports of Entry case that restrictions can cause uncertainty, affect investment plans, and limit market access for export and import activities. Furthermore, the US Government's policy cannot be justified using the exclusion provisions of Article XI:2 and Article XX of the GATT because there is no evidence in accordance with the clauses of these two articles. 

Kata Kunci : Restriksi Kuantitatif, Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif, GATT, WTO