Penanganan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

PUTRI, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S,H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanganan terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual pada tahap penyelidikan dan penyidikan pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual pada tahap penyelidikan dan penyidikan pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pada penelitian hukum normatif penulis menggunakan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber yang kompeten dibidangnya dan berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain dari pihak Kepolisian, UPT PPA, dan UPTD PPA. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, UPT PPA, dan UPTD PPA dalam menjamin penangan terhadap Perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual, telah berupaya sedemikian rupa untuk mengakomodir akan terciptanya hak penangan tersebut. Mulai dari menerima laporan korban, mendapatkan pendampingan psikologis, pendampingan dari kuasa hukum, akses visum gratis dan rehabilitasi terhadap korban. Hambatan dalam penanganan korban pada tahap penyidikan di kepolisian yaitu, pihak kepolisian menolak laporan korban karena kurangnya alat bukti dari korban, penyidik kepolisian hanya mengarahkan korban untuk ke psikolog yang berada di UPT PPA atau UPTD PPA, hasil pemeriksaan psikologis atau rekam medis korban tidak bisa menjadi alat bukti yang kuat untuk dapat menjerat pelaku, pengajuan visum gratis di kepolisian mempunyai syarat dan prosedur yang rumit, tidak optimalnya pendampingan kuasa hukum dari kepolisian kepada korban dan lambatnya pihak penyidik kepolisian dalam memproses kasus tindak pidana pelecehan seksual karena banyaknya laporan masuk di kepolisian, tidak ada dana atau biaya. Hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA dan UPTD PPA yaitu, pihak korban yang datang melaporkan kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dialaminya tidak jujur atau kronologis kasus yang diceritakan oleh korban tidak sesuai fakta.

This research aims to determine and analyze the fulfillment of the rights of women victims of sexual harassment crimes at the investigation stage by the police in the Special Region of Yogyakarta, and to determine the obstacles faced by the police in fulfilling the rights of women victims of sexual harassment crimes at the investigation stage in Special Region of Yogyakarta.

The research method used is normative-empirical legal research. In normative legal research the author uses library materials related to the discussion. Then empirical legal research was carried out, namely research through direct interviews with sources who were competent in their fields and related to the problem being studied, including from the Police, UPT PPA, UPTD PPA, LPSK. The data obtained was then processed using descriptive research methods.

Based on the results of the research, it was found that the efforts made by the police, UPT PPA, and UPTD PPA in ensuring the handling of women who are victims of criminal acts of sexual harassment, have made such efforts to accommodate the rights of these handlers. Starting from receiving victim reports, getting psychological assistance, assistance from legal counsel, access to free post mortems and rehabilitation of victims. Obstacles in handling victims at the investigation stage at the police are, the police reject the victim's report due to a lack of evidence from the victim, the police investigator only directs the victim to a psychologist at the UPT PPA or UPTD PPA, the results of the psychological examination or the victim's medical record cannot be used. strong evidence to be able to ensnare the perpetrator, applying for a free post mortem at the police has complicated conditions and procedures, not optimal legal assistance from the police to the victim and police investigators being slow in processing sexual harassment criminal cases due to the large number of reports received at the police, not there are funds or costs. The obstacles faced by UPT PPA and UPTD PPA are that victims who come forward to report cases of criminal sexual harassment they have experienced are not honest or the chronology of the case told by the victim does not match the facts.

Kata Kunci : Penanganan Terhadap Korban, Pelecehan seksual, Penyidikan