Agihan pendapatan dan pelayanan sosial dasar di kabupaten dati II Sleman

Endang Nunik Yuniati, Drs. Su Ritohardoyo, M.A.; Drs.R. Rijanta, M.Sc.

1997 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Salah satu pertanyaan yang harus diungkapkan mengenai pembangunan suatu negara menurut Dudley Seers adalah ketimpangan. Ketimpangan itu sendiri dapat digolongkan menjadi ketimpangan di antara kelompok sosial yang berbeda di negara berkembang, ketimpangan di antara berbagai daerah secara geografis di negara-negara berkembang dan ketimpangan di antara negara maju dengan negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menghadapi masalah ketimpangan ini pula di dalam pembangunannya, baik antar kelompok sosial maupun antar wilayahnya. Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan ini menerapkan kebijakan perwilayahan pembangunan mulai Repelita III. Kebijakan ini berorientasi pada konsep pusat pertumbuhan yang telah banyak mengundang kritik antara lain yang menonjol dari Myrdal. Berdasarkan gambaran di atas dalam penelitian ini akan dikaji agihan pendapatan dan fasilitas pelayanan sosial dasar di kabupaten dati II Sleman. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data ini sudah dianalisa dengan analisa statistik dan juga penskalaan Guttman untuk beberapa data tertentu. Mean dan standar deviasi digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dan fasilitas pelayanan sosial dasar. Untuk melihat korelasi antara keduanya diaunakan rumus korelasi tat ienjang dari Spearman. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang sangat besar antara kecamatan-kecamatan yang berbeda. Sedang untuk agihan fasilitas pelayanan sosial dasar (kesehatan dan pendidikan) menunjukkan ketimpangan masing-masing kecil dan sangat kecil. Hal ini disebabkan perhatian yang relatif besar dari pemerintah terhadap sektor ini. Dari penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa tidak ada korelasi yang menyakinkan antara tingkat pendapatan dengan tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dasar (kesehatan dan pendidikan). Sebab yang paling penting adalah karena tidak terpenuhinya dua asumsi dasar dari konsep pusat pertumbuhan. Dua asumsi dasar konsep pusat pertumbuhan itu adalah pertama, pertumbuhan dan perkembanaan ekonomi dimulai dan mencapai puncaknya pada sejumlah pusat-pusat tertentu dan kedua, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi disebarkan dari pusat-pusat ini, secara nasional melalui hirarki kota-kota. dan secara regional dari pusat-pusat perkotaan ke daerah hinterlandnya masing-masing.

-

Kata Kunci : Agihan pendapatan,Pelayanan sosial dasar,Sleman,DIY