Pelaksanaan Perjanjian Medical Check Up Antara Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro dengan PT TPI

M. Fatkhur Rozi, Dr. Rimawati, S.H,. M. Hum

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan, rumah sakit dapat melakukan perjanjian kerjasama, baik klinis maupun manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pelaksanaan medical check-up di Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro untuk memberikan perlindungan terhadap hak Rumah Sakit dalam perjanjian penyelenggaraan medical check-up di masa mendatang.

       Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian menggunakan data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari subyek penelitian responden dan nara sumber, sementara data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lokasi penelitian di Bojonegoro dengan studi kasus pada Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perjanjian kerjasama adalah tidak dilakukannya tahapan kontrak dengan baik, yaitu tahapan pra penyusunan kontrak yang meliputi identifikasi para pihak, panelitian aspek terkait, pembuatan memorandum of understanding (MOU) dan negosiasi, tidak terpenuhinya asas proporsiaonalitas, tidak ada itikad baik dan dilanggarnya asas pacta sunt servanda. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan kedepan adalah perlindungan hukum preventif pada fase pra kontraktual dan fase kontraktual, dan perlindungan hukum represif pada fase pasca kontraktual

       A hospital is a health service institution that provides complete individual health services. To improve quality and service, hospitals can enter into collaboration agreements. This study aims to analyze the factors that cause the implementation of medical check-ups at the 'Aisyiyah Bojonegoro Hospital and the legal efforts that can be taken by the 'Aisyiyah Bojonegoro Hospital to protect the Hospital's rights in the agreement to provide medical check-ups in the future.

       This research is empirical juridical legal research with a descriptive nature. The research uses primary data and secondary data, primary data is obtained from research subjects, respondents, and resource persons, while secondary data consist of three legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The research location is Bojonegoro with a case study at the 'Aisyiyah Bojonegoro Hospital. Data analysis was carried out qualitatively by concluding inductively.

       The research results show that the factors that cause the cooperation agreement to not be implemented are the contract stages not being carried out properly, namely the pre-contract preparation stages which include identification of the parties, panel research on related aspects, preparation of a memorandum of understanding (MOU) and negotiations, failure to fulfill the principle of balance. , there is no good faith and the principle of pacta sunt servanda is violated. Legal protection efforts that can be carried out in the future are preventive legal protection in the pre-contractual and contractual phases, and repressive legal protection in the post-contractual phase.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Medical Check Up, Perlindungan Hukum, Rumah Sakit, PT TPI