Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption: Indonesia And United Kingdom Cooperation In Mutual Legal Assistance Mechanism

Naulita Sarah Honre, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini meneliti mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) yang digunakan dalam penyelidikan kasus korupsi Garuda Indonesia-Rolls Royce, dengan menyoroti kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Serious Fraud Office (SFO) Inggris. Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Oleh karena itu, penelitian hukum ini menggabungkan tinjauan pustaka dan penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer yang didukung oleh data sekunder, dengan fokus khusus pada kerangka hukum untuk MLA. Selain itu, penelitian hukum ini juga memasukkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kasus bantuan hukum timbal balik, seperti jaksa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) mekanisme MLA antara KPK Indonesia dan SFO Inggris merupakan alat penting untuk menyelidiki dan memperoleh bukti yang tidak tersedia di dalam negeri. (2) Tantangan dalam proses MLA di Indonesia termasuk peran administratif otoritas pusat dan manajemen waktu, yang dapat diatasi melalui komunikasi agen informal.

This legal research examines the Mutual Legal Assistance (MLA) mechanism employed in the Garuda Indonesia-Rolls Royce corruption investigation, highlighting the cooperation between Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) and the United Kingdom's Serious Fraud Office (SFO). This legal research was conducted using a normative-empirical approach. Thus, this legal research combines literature review and fieldwork, employing primary data supported by secondary data, with a particular focus on the legal framework for MLA. Additionally, this legal research incorporates data gathered through interviews with individuals knowledgeable and experienced in handling mutual legal assistance cases, such as prosecutors. The result of this study concludes that (1) the MLA mechanism between the Indonesian KPK and the UK's SFO is an essential tool for investigating and obtaining evidence that are not available domestically for Indonesia. (2) Challenges in Indonesia's MLA process include the administrative role of the central authority and time management, which can be mitigated through informal agent communication.

Kata Kunci : Bantuan Hukum Timbal Balik, Kejahatan Transnasional, Korupsi, KPK