Analisis Konsep Penghasilan pada Pajak Penghasilan dalam Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2023

SHAINA AQILLA, Bapak Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), terdapat pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas harta bersih. Terhadap hal tersebut, Penulis berusaha mengkaji kesesuaian objek PPh berdasarkan UU PPh dengan objek PPh dalam PPS berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Selain itu, Penulis juga berusaha untuk mengkaji bagaimana seharusnya pemungutan dalam PPS dilakukan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan Penulis adalah penelitian deskriptif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selain itu, Penulis juga menggunakan data wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian objek PPh dalam PPS terhadap ketentuan mengenai objek PPh dalam UU PPh. Selain itu, Penulis juga menemukan bahwa pengaturan mengenai PPS tidak tepat, sehingga Penulis memberikan rekomendasi terkait bagaimana seharusnya pengaturan PPS berlaku. Pengaturan mengenai PPS seharusnya memperhatikan kesesuaian secara materil terkait objek yang dikenakan PPh, menentukan jenis pungutan yang tepat, memberikan konstruksi yang tidak memberikan celah terjadinya ketidakpastian hukum, serta menentukan objek dan dasar pengenaan pajak yang sesuai dengan sasaran dari PPS itu sendiri.

In the Voluntary Disclosure Program (PPS), there is a collection of Income Tax (PPh) which is imposed on net assets. Regarding this, the author tries to examine the resemblance between Income Tax objects in the Income Tax Law and Income Tax objects in the Voluntary Disclosure Program based on Harmonization of Tax Regulations Law (HPP). Apart from that, the author also tries to examine how PPS collection should be carried out. In this case, the research carried out by the author is descriptive research which uses secondary data in the form of primary and secondary legal materials obtained through literature study. Apart from that, the author also uses interview data obtained through interviews with sources as supporting data.

The results of this research found that there is a discrepancy between the Income Tax in the Voluntary Disclosure Program and the provisions regarding Income Tax objects in the Income Tax Law. Apart from that, the author also found that the regulations regarding Voluntary Disclosure Program is not accurate so the author provided recommendations regarding how the Voluntary Disclosure Program regulations should apply. Regulations regarding Voluntary Disclosure Program should pay attention to material suitability regarding objects subject to Income Tax, determine the appropriate type of levy, provide a construction that does not provide gaps for legal uncertainty, and determine the object and basis for tax imposition in accordance with the targets of the Voluntary Disclosure Program itself.

Kata Kunci : Kata kunci: Pajak Penghasilan, Program Pengungkapan Sukarela Keywords: Income Tax, Voluntary Disclosure Program