Analisis Kasus Persekongkolan Tender: Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Antara Indonesia dan Australia (Kasus Putusan KPPU No. 15-KPPU-L-2023 dan ACCC v First Class Slate Roofing)
PRAMOEDYA ANANTA ARUM PAMBUDIE, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
2024 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan dan pelajaran yang dapat diambil dari perbandingan penegakan hukum dalam kasus persekongkolan tender beserta pengaturannya berdasarkan hukum persaingan Indonesia dan Australia. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana negara Indonesia melakukan penegakan hukum persaingan usaha dengan membandingkan pengaturan dan penegakan hukum persaingan di Indonesia berdasarkan kasus persekongkolan tender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan comparative case-study dengan melakukan perbandingan perundang-undangan dan kasus. Jenis data penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa UU No. 5 Tahun 1999, Competition and Consumer Act 2010, Peraturan KPPU dan putusan. Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku, jurnal, dan penelitian lain, serta bahan hukum sekunder, yaitu kamus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan terdapat perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum persekongkolan tender, di mana Indonesia menerapkan rule of reason dan Australia menggunakan per se illegal. Hukum persaingan di Indonesia hanya memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran materiil sehingga dibutuhkan peninjauan kembali terkait pemberlakuan sanksi pidana untuk meningkatkan pencegahan dan efek jera bagi pelaku usaha. Kewenangan KPPU yang terbatas terkait penyitaan dan penggeledahan mengakibatkan keterbatasan dalam menemukan alat bukti sehingga perlu dibarengi dengan pengadopsian program leniency. Selain itu, upaya pencegahan melalui program kepatuhan penting untuk dilakukan KPPU untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada pelaku usaha.
This research aims to understand the benefits and lessons that can be drawn from comparing the enforcement of laws in tender collusion cases and their regulations based on competition law in Indonesia and Australia. Another objective of this study is to find out and analyze how Indonesia enforces the law of competition by comparing the regulation and enforcement of the Law of Competition in Indonesia based on the case of tender conspiracy. The research method used is normative-legal with a comparative case-study approach, comparing legislation and cases. This type of research is normative legal research utilizing primary, secondary, and tertiary materials. Primary legal materials include Law No. 5 of 1999, the Competition and Consumer Act 2010, KPPU regulations, and court decisions. Secondary legal materials come from books, journals, and other research, while tertiary legal materials include dictionaries related to the research issues. Based on the results of the research, it can be concluded that there are differences in approaches in the enforcement of the law of conciliation tender, where Indonesia applies rule of reason and Australia uses per se illegal. Indonesian competition law provides only administrative sanctions for material violations and requires a re-examination of the enforcement of criminal sanctions to enhance the prevention and impact on entrepreneurs. The limited authority of the KPPU in connection with the arrest and search has resulted in a limitation in finding the means of proof so it needs to be coupled with the adoption of a leniency program. Furthermore, preventive efforts through compliance programmes are important for KPPU to improve the culture of compliance in entrepreneurs.
Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Hukum Persaingan Usaha, KPPU.
