Implementasi program P3T :: Studi kasus Implementasi Proyek Pengembangan Padi Terpadu di Desa Sidomulyo Kabupaten Madiun

CASMIWATI, Dewi, Dr. Muhadjir Darwin

2004 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Pada penelitian ini subyek utama adalah Proyek Pengembangan Padi Terpadu (P3T) yang diterapkan di desa Sidomulyo kabupaten Madiun dengan dua alasan mendasar. Pertama, Proyek P3T merupakan kebijakan yang menawarkan konsep baru di sektor pertanian melalui integrasi kegiatan pertanian, peternakan, kelembagaan dan pelayanan jasa modal. Kedua, selama kegiatan Proyek P3T diterapkan pada petani muncul beberapa gejala yang justru kontradiktif terhadap keberhasilan pelaksanaan Proyek. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana proses implementasi kegiatan Proyek P3T serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kegiatan Proyek P3T. Melalui hasil analisa diharapkan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk keberlanjutan Proyek di masa mendatang. Berdasar acuan beberapa konsep implementasi yang ditawarkan beberapa ahli, penulis mendifinisikan proses implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah keputusan mengenai Proyek P3T diambil. Serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi awal kepada kelompok tani, pembuatan proposal oleh kelompok tani, proses seleksi calon penerima Proyek, pembuatan Juknis dan ROP, operasionalisasi kegiatan usaha tani, operasionalisasi kegiatan utama sampai pada pengawasan dan pelaporan. Sementara itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi, penulis menyaring beberapa variabel dari model yang dikembangkan Meter dan Horn, Edward III, Mazmanian dan Sabatier serta Smith. Atas dasar survey di lapangan, penulis melihat variabel dana, sumber daya manusia, wewenang, komunikasi dan sikap kelompok sasaran sebagai variabel yang dominan berpengaruh terhadap proses implementasi Proyek P3T. Dari hasil analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif diketahui bahwa pada setiap tahapan proses implementasi Proyek P3T terjadi ketidaksesuaian antara apa yang sudah ditentukan di petunjuk teknis dan ROP dengan kenyataan di lapangan. Kelompok tani Budi Sari sebagai kelompok sasaran tidak memenuhi persyaratan administrasi secara penuh. Petani yang didaftar sebagai penerima Proyek bukan seluruhnya petani pemilik. Pelaksanaan beberapa kegiatan usaha tani dan seluruh kegiatan utama mengalami keterlambatan. Pengawasan yang dilakukan juga lemah terutama di dalam memonitor keberlanjutan tiap-tiap kegiatan usaha tani dan kegiatan utama di lapangan. Hal ini disebabkan oleh faktor ketergantungan pelaksana Proyek atas dana dari negara sementara kucuran dana terlambat, alokasi dana yang tidak proporsional, serta panjangnya mekanisme penyaluran dana yang harus dilalui. Sementara dari sisi pelaksana Proyek ditemukan adanya kekurangan jumlah pelaksana Proyek, ketidaksesuaian antara keahlian pelaksana dengan tugas, beban tugas lain yang dimiliki pelaksana, serta kendala teknis lainnya. Seluruh pelaksana Proyek di dalam struktur organisasi juga tidak memiliki wewenang mengambil kebijakan baik bersifat umum maupun khusus, atau sebatas fasilitator. Semua paket teknologi berikut ketentuan pelaksanaan sudah ditentukan dari pusat. Dari sisi komunikasi, kendati intensitas komunikasi tinggi dan berjalan dengan baik karena didukung komunikasi informal tetapi hal tersebut tidak banyak berpengaruh pada proses implementasi kegiatan Proyek secara keseluruhan. Komunikasi cenderung berjalan satu arah di dalam mengenalkan berbagai teknologi Proyek sehingga hal ini mempengaruhi sikap yang cenderung apatis dari kelompok sasaran. Pada dasarnya kelompok sasaran mengetahui dengan baik maksud kegiatan Proyek tetapi selama operasionalisasi kegiatan PTT, ISPT dan KUM berlangsung, sikap kelompok sasaran berbeda-beda. Kelompok sasaran lebih menerima KUM dengan baik daripada PTT dan ISPT karena derajat manfaat yang dirasakan berbeda. Kelompok sasaran merasa teknologi pertanian (PTT) dan sistem pemeliharaan ternak di kandang (ISPT) merupakan hal yang baru yang secara teknis tidak dapat diikuti semuanya disamping faktor kekhawatiran untuk mencobanya. Guna memperbaiki pelaksanaan Proyek P3T di masa mendatang penilitian ini mengusulkan rekomendasi yaitu: kepada pelaksana Proyek untuk lebih memperhatikan setiap ketentuan dalam petunjuk teknis dan ROP, perlunya dikembangkan model pengawasan yang menjamin keberlanjutan tiap kegiatan. Berhubungan dengan masalah dana, disarankan untuk menghilangkan ketergantungan pelaksana Proyek pada dana melalui pendayagunaan sistem yang telah ada di dalam melaksanakan kegiatan Proyek, diciptakannya mekanisme penyaluran dana yang lebih pendek yang membuat kelompok sasaran bisa mengambil dan memanfaatkan dana Proyek tanpa harus membuat surat permohonan. Berhubungan dengan manajemen SDM sebagai pengelola Proyek, disarankan untuk dilakukannya job analysis sehingga pembagian tugas lebih memperhatikan kapasitas dan motivasi masing-masing pelaksana Proyek. Pelaksana Proyek juga perlu untuk diberi wewenang yang lebih longgar kepada pelaksana dalam mengambil kebijakan sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu perlu dibukanya komunikasi yang lebih memihak kelompok sasaran melalui penciptaan komunikasi dua arah sehingga setiap kegiatan yang dikenakan kepada kelompok sasaran merupakan jawaban atas kebutuhan dan kepentingan kelompok sasaran. Secara makro penelitian ini juga memberi saran untuk diadakannya perubahan di dalam desain kegiatan KUM, ISPT, SAPRODI (bagian dari PTT) dan KUAT sehingga keberlanjutan Proyek di masa mendatang bisa lebih terjamin.

The main topic of the research is Implementation Process of Integrated Crop Development (P3T), which is located in Sidomulyo village, part of Madiun Region. There are two main reasons in taking this topic: first, P3T project is a policy that offers a new concept in Agricultural sector by integrating three activities: agriculture, cattle breeding, organization and capital serving. The second is there are the facts that counter-productive to Project’ implementation succeed. So that, the research aims to analyze how the implementation process is held and what factors that influence the process. With this analyzing result, the writer hopes making a useful recommendation for the continuity of the Project in the future. According to implementation’ concepts which are stated by experts, the writer definite implementation’s process is a set of activities done after Project P3T decision taken. The activities begin with the socialization of Project to farmer’s group, the proposal making process by farmer’s group, the selection process of farmer’s group candidate, the making process of technical guidelines and project’ operational planning, the implementation of farm operations, the implementation of main activities and controlling and reporting activities. Meanwhile, in effort to know the factors influencing the implementation’ process, the writer strain some variables in model developed by Meter and Horn, Edward III, Mazmanian and Sabatier, and also Smith. The writer sees the finance, human resources, authority, communication and target group’s attitude as dominating variables that influence to the implementation’ process of Project P3T. From the analyzing result with qualitative descriptive method found that in each step of implementation’ process of Project P3T there are unsuitable standards or rules between Project Operational Planning and technical guideline Project with the reality in the field. The farmer group Budi Sari as the target group is identified not fills the administration conditions completely. All farmers who registered as Project receiver are not as the owner of the rice plant, or as renters. The application of any farm’ operation and main activities are late. The controlling of activities is also week, especially in monitoring the continuity of each farm’ operation and main activities in the field. These are caused by the dependency of the implementors to finance from state, the latest of finance, unpropotional financial allocation, the longest of financial line’ mechanism. From the human resource’s point of view are founded that implementation process is influenced by lack of implementers quantitatively, unsuited duty with the skill of implementers have, the high burden of implementers, and other technical obstacles. All implementers do not have authority in making general either specific policy, or just as facilitators. Technologies and operational rules are determined by central government. From communication point of view is found although the high intention communication can be built supported by informal meeting but it is not influencing the whole implementation’ process of Project activities. The communication tends to be done one side in introducing project technologies and it influences the shaping of apathetic target group attitude. The target group knows the purpose of the Project, but during the implementation of PTT, ISPT and KUM their response are different. They would prefer following KUM than PTT or ISPT based on the utility of that activity. They feel agriculture’ technology (offered by PTT) and a cow maintenance using stall system (ISPT) is a new thing that make them impossible to follow because of technical reason beside worry to try. To improve the Project’ implementation in the future, the writer recommends as follow: to implementers must give more attention to the rules in the Project Operational Planning and to technical project guideline, developing controlling model that guarantees the continuity of each activity. Associate with financial problem, it recommends to abolish dependency of implementers in financial matter through empowering the existence system to hold Project activity, and also creating a short line mechanism of financing that gives opportunity for the target group in taking and using Project finance without asking permission of the implementers. Associate with human resources management, it is necessary to do job analysis so division of duty more concentrate to capacity and motivation of each implementer has. It is also necessary to give a wide authority for implementer in taking decision according to situation in the location. Beside that, communication that sides with target group needs to open by establishing two side communication so the Project’ activities are the answer of target group need and interest. In macro context, it is need to change the design of the policy of KUM, ISPT, SAPRODI (part of PTT) and KUAT so the continuity of Project in the future could be guaranteed

Kata Kunci : Program Pemda TkII,Implementasi Proyek Pengembangan Padi Terpadu