Implementasi peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Wilayah :: Studi pembentukan Kabupaten Sarmi Propinsi Papua

SAPIOPER, Hiskia Charles Matheus, Dr. Yeremias T. Keban

2004 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Kabupaten Jayapura dengan luas wilayahnya ± 61.493 km2 menyebabkan g kendali yang terlalu panjang, sehingga menyebabkan kesulitan dalam rentan pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya yang pada gilirannya mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam pelayanannya kepada masyarakat. Cheema dan Rondinelli (1983), menyatakan salah satu kebijakan desentralisasi akan dapat memotong jalur birokrasi yang rumit dan prosedur yang terstruktur dari pemerintah pusat serta dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik kepada masyarakat. Sumitro Maskun (Prisma 1991) menyatakan strategi yang perlu diterapkan untuk mengejar ketertinggalan daerah adalah strategi pertumbuhan melalui pemekaran wilayah. Badudu (1994) mengemukakan pendapat yang lebih menekankan pemekaran sebagai aspek, hal, cara, atau proses hasil kerja pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pemekaran wilayah dalam konteks pembentukan kabupaten Sarmi, serta faktor-faktor yang mendukung terhadap kebijakan tersebut ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000. Jenis penelitian ini adalah bersifat eksplanatori dengan menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif. Metode kuantitaif yang dipakai adalah metode rata-rata, metode distribusi, dan metode kuota, dengan menggunakan interval nilai (skor) yakni 1 untuk nilai terkecil dan 6 untuk nilai terbesar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan: Ketua DPRD , kepala BP3D, Asisten I Bidang Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Kabupaten Induk Jayapura serta Sekretaris LMA-SM Kabupaten Sarmi, tokoh adat, agama, mahasiswa, pemuda/pelajar dan kalangan perempuan Kabupaten Sarmi. Hasil penelitian menunjukkan dukungan Sumber Daya Manusia (aparatur pelaksana), baik secara kuantitas maupun kualitas yang ada, dirasa masih sangat kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya. Dari aspek dukungan dana/anggaran hingga saat ini masih sangat minim untuk membiayai sejumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Sarmi. Dari perhitungan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran, secara keseluruhan nilai (skor) untuk KabupatenSarmi adalah sebesar 2470, dan Kabupaten Induk Jayapura sebesar 2775, atau lebih tinggi dari skor minimal kelulusan yang dipersyaratkan sebesar 2235. Dengan demikian Kabupaten Sarmi cukup layak untuk menjadi daerah otonom baru, serta tidak memberikan dampak yang merugikan bagi Kabupaten Induk Jayapura yang ditinggalkannya. Baik masyarakat, legislatif, eksekutif maupun Pemerintah Pusat turut mendukung kebijakan pemekaran wilayah. Untuk itu ke depan Pemerintah Kabupaten Sarmi diharapkan lebih meningkatkan SDM aparaturnya baik secara kuantitas dan kualitas melalui pendidikan formal dan pelatihan penjenjangan serta teknis fungsional. Mampu menggali segenap potensi Sumber Daya Alam yang dimilikinya sebagai income bagi daerahnya maupun nasional dengan jalan mengundang para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan membuat perangkat hukum yang lebih menjamin iklim investasi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Jayapura regency is ±61, 493 km2 width that cause too long control span lead to difficulty in government administration, development and other social matters that ultimately decrease effectiveness and efficiency in delivering service to people. Cheema and Rondinelli (1983) said that one of decentralization policies will be able to by pass complex bureaucracy channel and structured procedure of central government and can deliver service faster and better to people. Sumitro Maskun (Prisma, 1991) said that strategy need to be implemented to pursue left behind is growth strategy through region division. Badudu (1994) has opinion that more emphasize on dividing as aspect, matter, means, or process of developmental performance. This study aimed to identify implementation of regional dividing policy in context of establishment of Sarmi regency and factors supporting the policy according to Governmental Regulation No.129/2000. It was an explanatory research using quantitative and descriptive methods. Quantitative method used were means, distribution, and quota methods using score interval, that is, 1 for smallest score and 6 for greatest score. Data collection was done by interview with head of legislator, head of BP3D, Assistance I Government Section, government Section of Jayapura regency and secretary LMA-SM Sarmi regency as well as prominence custom and religious person, students, and woman group of Sarmi regency. Results of the study indicate that support of human resource (executing apparatus) either in quantity or quality was still not enough to support implementation of administration and other social tasks. Budget support was minimal to finance development activities in Sarmi regency. Based on calculation of factors supporting implementation of dividing policy, whole score for Sarmi regency was 2470 and Jayapura regency was 2775, or higher that minimal passing score required of 2235. Therefore, Sarmi regency is feasible to be new autonomous region and cause no negative impact to Jayapura regency. Community, legislator, executive and central government support this regional division policy. For the future, Sarmi regency government should improve its human resource either in quantity or quality aspect through formal education, staged training, and technical functional training. It should explore all potential natural resource as regional or national income source through inviting domestic and foreign investors and making clear regulation to assure investment climate that benefiting two parties.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No129 Tahun 2000,Pemekaran Wilayah,Implementasi