Kewajiban Indonesia terhadap Convention on the Rights of the Child: Peluang Pemberian Kewarganegaraan kepada Anak Pengungsi yang Lahir di Indonesia

ANGGIA HANIFA, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan Convention on the Rights of the Child mengenai hak anak untuk mendapatkan kewarganegaraan diakomodasi dalam hukum nasional Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan hasil penemuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan kebijakan pemberian kewarganegaraan tersebut untuk anak pengungsi yang dilahirkan di Indonesia dalam konteks state obligation Indonesia terhadap Convention on the Rights of the Child.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan hukum ini dibentuk menggunakan cara studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder sebagai bahan hukum penelitian. Data sekunder adalah sumber hukum internasional, nasional, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dalam pembahasan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam mengkaji kewajiban Indonesia untuk melindungi hak anak atas kewarganegaraan dalam peraturan perundang-undangannya dan peluangnya sebagai justifikasi untuk memberikan kewarganegaraan terhadap anak pengungsi yang lahir di Indonesia.

Penulisan hukum ini telah memiliki hasil penelitian yang berupa: Pertama, bahwa kebijakan pemberian kewarganegaraan di Indonesia secara konsep telah memberikan kerangka hukum yang baik untuk mencakup seluruh skenario yang mungkin terjadi di wilayah negara dan mencegah keberadaan anak yang tidak memiliki kewarganegaraan, sebagaimana substansi dari Pasal 7 Convention on the Rights of the Child, tetapi masih diperlukan efisiensi terhadap bagaimana prinsip best interests of child dijalankan dalam kebijakan tersebut. Kedua, bahwa implementasi asas ius soli terbatas kepada anak pengungsi yang lahir di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, yaitu tidak terdapatnya kejelasan terkait prosedur pendaftaran. Dengan demikian, ditemukan bahwa terdapat peluang pemberian kewarganegaraan kepada anak pengungsi yang lahir di Indonesia sebagai bentuk state obligation terhadap Convention on the Rights of the Child, dengan syarat anak tersebut harus lahir di wilayah Indonesia dari pengungsi yang tidak memiliki atau tidak jelas status kewarganegaraannya serta harus diberlakukan peraturan pelaksana dari kebijakan pemberian kewarganegaraan yang relevan. 

This legal writing aims to understand how the provisions of the Convention on the Rights of the Child regarding the right of children to obtain nationality are accommodated in Indonesian national law. Furthermore, this research uses the findings to identify opportunities and challenges in the implementation of citizenship policies for refugee children born in Indonesia in the context of Indonesia's state obligation towards the Convention on the Rights of the Child.

The research method used is normative juridical. This legal writing is formed using a literature study to collect secondary data as legal research material. Secondary data includes international and national legal sources, books, journals, and other relevant legal documents. This research uses qualitative analysis in examining Indonesia's obligation to protect children's rights to citizenship in its legislation and the opportunities as a justification for granting citizenship to refugee children born in Indonesia.

The research findings are as follows: First, that the policy of granting citizenship in Indonesia conceptually provides a good legal framework to cover all possible scenarios within the country's territory and prevent the existence of stateless children, as per the substance of Article 7 of the Convention on the Rights of the Child. However, there is still a need for efficiency in how the best interests of the child principle are implemented in these policies. Second, the implementation of the limited jus soli principle for refugee children born in Indonesia still faces various obstacles, such as the lack of clarity regarding registration procedures. Therefore, it is found that there are opportunities to grant citizenship to refugee children born in Indonesia as a form of state obligation towards the Convention on the Rights of the Child, provided that the child must be born in Indonesia to refugees who have unclear or no nationality status, and relevant implementing regulations for granting nationality policy must be enforced.

Kata Kunci : Convention on the Rights of the Child, Kewajiban Negara, Hak Anak, Hukum Pengungsi, Kewarganegaraan, Indonesia