The Role of Nahdlatul Ulama in Foreign Policy to Promote Moderate Islam during Megawati Sukarnoputri Administration

Muhammad Nur Pradana Tadjuddin, Dr. Randy Wirasta Nadyatama, S.I.P., M.Sc

2024 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mendukung pengaruh Nahdlatul Ulama (NU) dalam proses kebijakan politik luar negeri Islam moderat di Indonesia. Pergeseran arus politik setelah peristiwa 9/11, yang tercermin dalam politik luar negeri Perang Global Melawan Teror (GWOT) Amerika Serikat, dan perubahan rezim dalam negeri telah menjadi katalis dalam mendorong kepresidenan Megawati untuk mempromosikan Islam moderat dan mengubah posisi NU dalam proses kebijakan politik luar negeri. Pengaruh NU dalam politik luar negeri Islam moderat tidak dapat dikaitkan semata-mata dengan lanskap politik yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, hal ini juga dibentuk oleh hubungan kekuasaan antara para pemangku kepentingan di dalam struktur birokrasi yang mempengaruhi hasil dari tindakan pemerintah. Pengalaman NU terlibat dalam urusan pemerintahan, ajaran Islam moderatnya sebagai aspek inti dari identitasnya, dan banyaknya konstituennya memberikan keuntungan tawar-menawar yang dapat mempengaruhi proses kebijakan dan tingkat keberhasilan tujuan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pengaruh NU tercermin dalam pembentukan kolaborasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pertama dengan masyarakat sipil dalam acara diplomatik berskala besar yang dikenal sebagai Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (International Conference on Islamic Scholars/ICIS).

This study examines the factors that underpin Nahdlatul Ulama (NU) influence in the Indonesia moderate Islam foreign policy process. The shifting political tides after 9/11, reflected in the US’s Global War on Terror foreign policy (GWOT), and domestic regime change has been the catalyst in pushing Megawati’s presidency to promote moderate Islam and pivoting NU’s position in the foreign policy process. The influence of NU on moderate Islam foreign policy cannot be attributed solely to the pre-existing political landscape. Rather, it is also shaped by the power relations between stakeholders within the bureaucratic structure which influence the outcome of governmental actions. NU's experience of engaging with government affairs, its moderate Islam teaching as a core aspect of its identity, and its numerous constituents provide it with bargaining advantages that can influence the policy process and the success rate of other stakeholders' objectives. Furthermore, NU’s influence is reflected in the establishment of the first ever Ministry of Foreign Affairs (MoFA) collaboration with civil society in a large-scale diplomatic event known as the International Conference on Islamic Scholars (ICIS).

Kata Kunci : NU, politik birokrasi, Islam moderat, politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri, keuntungan tawar-menawar, ICIS