PELUANG PENGATURAN KLAUSULA KOMPENSASI DI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

DWI ZAHRA PUTTY ADELYN, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peluang pengaturan klausula kompensasi dalam perjanjian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, serta keberlakuan beserta tantangan penerapan klausula kompensasi di dalam perjanjian perkawinan dalam hal dilakukannya upaya hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang bagi para pihak untuk mengatur klausula kompensasi di dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi, keterbatasan pada norma hukum yang mengatur mengenai batasan isi dalam perjanjian perkawinan memunculkan risiko pertentangan isi perjanjian perkawinan yang mengatur klausula kompensasi terhadap kesusilaan dan ketertiban umum sebagai pembatasan lain yang diatur menurut Pasal 1337 KUHPerdata. Risiko pertentangan dapat timbul dari hal-hal apa saja yang diatur dalam perjanjian tersebut. Hakim dapat menggunakan ketentuan yang diatur oleh para pihak di dalam perjanjian perkawinan yang mengatur klausula kompensasi. Akan tetapi, hakim bebas untuk menentukan apakah ketentuan tersebut akan digunakan nantinya atau tidak. Beberapa tantangan penerapan klausula kompensasi dalam hal diajukannya upaya hukum di antaranya meliputi: (1) Kompetensi pengadilan dalam mengadili gugatan beserta kumulasinya dengan gugatan perceraian; (2) Kekosongan atau kurangnya norma hukum substantif yang melegitimasi pengaturan klausula kompensasi dalam perjanjian perkawinan sehingga hakim perlu melakukan penemuan hukum; (3) Potensi ketidakberlakuan pada beberapa aspek terkait klausula kompensasi; (4) Kompleksitas penentuan pelanggaran perjanjian dan nominal kompensasi jika para pihak tidak memberikan pengaturan yang detail dalam perjanjian.

The purpose of this research is to determine and analyze the opportunities for regulating compensation clauses in marriage agreements according to positive law in Indonesia, as well as the validity and challenges of the enforcement of compensation clauses in marriage agreements in the event of legal remedies.

This research is a normative research, which uses a conceptual approach and a statue approach. This research uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and supported by the results of interviews with sources. The data analysis method used is a qualitative method

The research results show that there is an opportunity for the parties to regulate the compensation clause in the marriage agreement. However, the limited legal norms governing the limitation of contents in the marital agreement raises the risk of conflict between the contents of the marital agreement that regulates the compensation clause against morality and public order as other restrictions regulated under Article 1337 of the Civil Code. The risk of conflict can arise from what matters are regulated in the agreement. The judge may use the provisions stipulated by the parties in the marital agreement that regulating the compensation clause. However, the judge is free to determine whether or not the provision will be used later. Some of the challenges to the enforcement of compensation clauses are: (1) The competence of the court in adjudicating the lawsuit and its cumulation with the divorce lawsuit; (2) The legal vacuum or lack of substantive law regarding compensation in marriage agreements causes the need to make legal discoveries by the judges;(3). The potential unenforceability in several aspects related to the compensation clause; (4) The complexity of determining the violation of the agreement and the amount of compensation if the parties do not provide detailed arrangements in the agreement.

Kata Kunci : Klausula Kompensasi, Penemuan Hukum, Perjanjian Perkawinan/Compensation Clause, Legal Discovery, Marriage Agreement.