Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar)

NATHA PRADITYA MANDALA, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika putusan hakim dalam menerapkan keadilan restortif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di pengadilan berdasarkan studi putusan di Pengadilan Negeri Denpasar serta untuk mengkaji dan merumuskan politik hukum pidana pada masa mendatang terkait penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dari literatur, jurnal, dokumen, internet, dan sumber lain.  Penelitian hukum normatif ini juga diperkuat dengan wawancara terstruktur yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang memiliki kualifikasi sebagai praktisi dan akademisi yang sesuai dengan topik.

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama, terdapat dua faktor utama yang menjadi problematika bagi hakim dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di pengadilan berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kedua faktor tersebut meliputi problematika dalam dimensi substansi hukum (legal substance) dan problematika dalam dimensi struktur hukum (legal structure). Kedua, Teori politik hukum pidana digunakan sebagai landasan untuk melakukan harmonisasi regulasi antaraparat penegak hukum, merumuskan gagasan penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi dan pidana pengawasan, serta merekonstruksi pengaturan terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri melalui RUU Perubahan UU Narkotika dan PERMA. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan yang orientasinya lebih berfokus pada kesehatan melalui rehabilitasi.

This research aims to identify and analyse the issue faced by judges in applying restorative justice to personal narcotics misuse cases in courts based on a case study in Denpasar District Court and seeks to examine and formulate future criminal law policies related to the application of restorative justice in personal narcotics misuse cases in court.

This research uses a normative legal approach method which is conducted by examining library materials or purely secondary data. Secondary data is obtained by collecting materials from legislation, legal opinions from literature, journals, documents, internet, other various sources. Additionally, this legal normative research is supported by structured interviews conducted with qualified practitioners and academics relevant to the topic.

Based on the the research results and discussions, there are two conclusions. First of all, there are two primary factors pose significant challenges for judges in applying restorative justice to self-use drug offenses in the Denpasar District Court. These factors encompass issues related to the substantive law dimension (legal substance) and the legal structure dimension. Second, the theory of political philosophy of criminal law is employed to harmonize regulations among law enforcement agencies, formulate the concept of restorative justice implementation through diversion and probation mechanism, and reconstruct the regulatory framework pertaining to self-use drug offenses through the Draft law on Amendments to the Narcotics Law and the Supreme Court Regulation. This endeavor aims to establish policies that prioritize healthcare through rehabilitation.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, Politik Hukum