Urgensi Reorganisasi Kelembagaan Penyelenggara Penanggulangan Bencana di Indonesia

Andia Musfira, Andy Omara, S.H., M.Pb&Int.Law., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Sistem kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana hampir selalu berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu power (kekuasaan), justice (keadilan), dan legitimacy (legitimasi). Terdapat 2 (dua) permasalahan utama terkait lembaga penyelenggara penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu: pertama terkait banyaknya lembaga yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dan bahkan memiliki peran sebagai leading actor; dan kedua mengenai masalah koordinasi antar lembaga yang terlibat tersebut. Hal ini mengakibatkan penanganan bencana di Indonesia sering kali terhambat dan tidak berjalan efektif. Dengan demikian, tesis ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian dari kedua masalah tersebut dengan menyajikan pilihan sistem kelembagaan, yaitu sistem single-agency, sistem multi-agency, dan sistem collaborative crisis governance (CCG). Menjawab pertanyaan tersebut, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan cara penelitian kepustakaan dengan disertai wawancara narasumber, yang kemudian disajikan dan dianalisis menggunakan pendekatan historis, perundang-undangan, perbandingan, serta konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa kelembagaan penyelenggara penanggulangan bencana di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dengan melibatkan banyak lembaga sehingga turut andil dalam dinamika hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini. Dengan banyaknya lembaga yang terlibat atau dalam artian juga memiliki peran dan wewenang dalam urusan tersebut, menyebabkan tumpang tindih kebijakan maupun kewenangan terjadi, dan akibat ego sektoral masing-masing lembaga mengakibatkan komunikasi dan koordinasi semakin sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu, reorganisasi perlu untuk dilakukan dan di antara berbagai opsi, sistem multi-agency dengan skema gabungan disertai penerapan konsep CCG adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk dilakukan.

Disaster management institutional system is always related to 3 (three) main things: power, justice, and legitimacy. There are 2 (two) main problems related to disaster management institutions in Indonesia: first, many institutions are directly or indirectly involved and even act as the leading actor but do not cooperate, and second, because there are too many institutions involved, there is a coordination problem between them. These problems have resulted in disaster management in Indonesia being obstructed and ineffective. Therefore, this thesis aims to provide an alternative solution to these problems by presenting choices of institutional systems, namely single-agency system, multi-agency system, and collaborative crisis governance system (CCG). This research use methodology of normative legal research with a literature review and interview with resource person, and the results are analyzed and presented with historical, legislation, comparative, and conceptual approaches. Based on the research, it is concluded that the disaster management institutions in Indonesia have a long history involving many institutions that contribute to the dynamics of inter-institutional relations in implementing disaster management today. With so many institutions having roles and authority in this matter, the potential for overlapping authority is high, and due to each institution's sectoral ego, coordination is increasingly challenging. Therefore, reorganization is necessary, and within the options, a multi-agency system with a combined scheme along with the implementation of CCG is the most feasible option.

Kata Kunci : Bencana, Penanggulangan Bencana, Reorganisasi, Kelembagaan Penanggulangan Bencana