Putusan Peradilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Suap Penerimaan Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia

INDRIANA WINDI UNTARI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami dasar pertimbangan hakim Peradilan Militer yang menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana suap penerimaan calon anggota TNI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami putusan yang dijatuhkan oleh hakim Peradilan Militer dalam perkara tindak pidana suap penerimaan calon anggota TNI ditinjau dari tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada 2 (dua) orang narasumber yang telah ditentukan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan memahami bahan-bahan pustaka terkait topik pembahasan yang diteliti. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk uraian deskriptif-kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduksi. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik dua kesimpulan. Pertama, dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana suap penerimaan calon anggota TNI, hakim Peradilan Militer menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan non yuridis, hakim menilai dari sifat, hakikat, dan akibat perbuatan Terdakwa serta menimbang hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. Kedua, tujuan pemidanaan pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori relatif atau tujuan dan teori rehabilitasi, dimana tujuan Hakim Militer menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan akan tetapi merupakan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dapat kembali menjadi anggota TNI yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan Sapta Marga.

This legal research aims to identify, analyze and the rationale of Military Court judges in making decisions against members of Indonesian National Army who committed bribery in the acceptance of prospective Indonesian National Army members. This legal research also aims to identify, analyze and understand the decision by the Military Courts against members of Indonesian National Army who committed bribery in the acceptance of prospective Indonesian National Army members. The type of method used in this research is normative legal research with a descriptive type of research. The data needed in this legal research consists of primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with 2 (two) predetermined sources. Secondary data is obtained by reading and understanding library materials related to the topic of the problem being studied. Conclusions made in this study are in the form of a descriptive qualitative description and conclusions are drawn by deduction method. The result of this research can be drawn in two conclusions. First, shows that the rationale basis for the consideration of Military Judge in deciding cases of bribery in the acceptance of prospective Indonesian National Army members uses both juridical and non-juridical considerations. The juridical considerations are based on Article 5 paragraph (2) in conjunction with paragraph (1) letter a or Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The judge's non-juridical considerations assess the nature, essence and consequences of the Defendant's actions and weigh the mitigating and aggravating factors of the crime. Second, the purpose of punishment in the decision used in this research is to use relative theory or purposive theory and rehabilitative theory, where the purpose of the Military Judge in convicting the Defendant is not solely as a form of retaliation but is a form of education and guidance for the Defendant to return to being a members of the Indonesian National Army with dignity by upholding the values of Pancasila and Sapta Marga.

Kata Kunci : Putusan Peradilan Militer, Anggota TNI, Tindak Pidana Suap