Pelindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Karyawan Sebagai Inventor Yang Invensinya Didaftarkan Paten Oleh Perusahaan (Studi Pendaftaran Paten atas Invensi Karyawan dalam Kegiatan Pusri Inovation Awards [Srinova] oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)
Erdha Widayanto, Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.
2024 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelindungan dalam hukum positif dan dalam praktik atas hak eksklusif karyawan Pusri sebagai inventor yang invensinya didaftarkan paten oleh Pusri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis indikator-indikator dalam penilaian suatu invensi sebagai dasar pengaturan pembagian imbalan yang ideal kepada karyawan Pusri sehubungan dengan rencana komersialisasi paten oleh Pusri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan wawancara kepada narasumber. Penelitian empiris dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden untuk mendapatkan data primer. Seluruh data yang dikumpukan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dalam konteks hukum positif ketentuan Pasal 12 UU Paten telah memberikan pelindungan hukum atas hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) kepada karyawan inventor yang invensinya beralih kepada perusahaan. Pengalihan paten kepada perusahaan tidak menghapuskan hak moral karyawan inventor untuk dicantumkan namanya dalam sertifikat paten. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Paten, maka karyawan inventor berhak mendapatkan pembagian imbalan dari perusahaan pemberi kerja dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh. Apabila tidak terdapat kesesuaian dalam pembagian imbalan, maka karyawan inventor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Dalam praktik, Pusri telah memberikan pelindungan hak moral kepada karyawan inventor, namun Pusri belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang tata cara pembagian imbalan atas pemanfaatan paten tersebut. Pada konteks penentuan indikator-indikator dalam pemberian imbalan, UU Paten tidak mengatur secara spesifik mengingat hal tersebut merupakan kewenangan dari perusahaan dan karyawan untuk menyepakati indikator-indikator yang relevan sehubungan dengan penyusunan tata cara dan mekanisme pembagian imbalan tersebut.
This study aims to determine the protection in positive law and in practice of the exclusive rights of Pusri employees as inventors whose inventions are registered patents by Pusri. In addition, this study also aims to determine and analyze the indicators in the assessment of an invention as a basis for arranging the ideal distribution of rewards to Pusri employees in connection with Pusri's patent commercialization plan.
This study used empirical normative research methods. Normative research is carried out by conducting research on literature materials to obtain secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials supported by interviews with resource persons. Empirical research is conducted by conducting interviews with respondents to obtain primary data. All collected data is then analyzed qualitatively.
Based on research and analysis conducted by the author, in the context of positive law, the provisions of Article 12 of the Patent Law have provided legal protection for exclusive rights (moral rights and economic rights) to inventor employees whose inventions turn to the company. The transfer of patents to companies does not eliminate the moral right of inventor employees to have their names listed on the patent certificate. Based on the provisions of Article 12 of the Patent Law, inventor employees are entitled to a distribution of benefits from the employer company by taking into account the economic benefits obtained. If there is no conformity in the distribution of compensation, the inventor employee can file a lawsuit in the Commercial Court. In practice, Pusri has provided moral rights protection to inventor employees, but Pusri does not yet have specific regulations governing the procedure for distributing rewards for the use of patents. In the context of determining indicators in the provision of rewards, the Patent Law does not regulate specifically considering that it is the authority of the company and employees to agree on relevant indicators in connection with the preparation of procedures and mechanisms for distributing these rewards.
Kata Kunci : Hak Moral, Hak Ekonomi, Pelindungan Hukum
