PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA

M. Lazuardi Hasibuan, Prof. Nindyo Pramono, S.H. M.S

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Maraknya kasus perusahaan terbuka (Tbk) yang mengalami kebangkrutan/kepailitan, sebagaimana pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) emiten yang telah mendapat status pailit dari Pengadilan Niaga. Disamping itu pula terdapat beberapa perusahaan rintisan (startup) yang telah go public, namun sahamnya terus mengalami penurunan yang bukan tidak mungkin akan mengalami kebangkrutan /pailit. Kondisi ini sangat tidak ideal, mengingat pihak yang paling dirugikan adalah pemegang saham publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang saham publik terhadap kepailitan perusahaan terbuka dan pelindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemegang saham publik terhadap kepailitan perusahaan terbuka. Untuk meneliti hal tersebut diperlukan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku.

Hasil penelitian ini adalah kedudukan dari pemegang saham publik terhadap kepailitan perusahaan terbuka adalah sebagai pemegang saham, bukan sebagai kreditor, namun kedudukan Pemegang Saham Publik ditempatkan satu tingkat di bawah Kreditor Konkuren dan satu tingkat di atas Pemegang Saham Pengendali sebagaimana diatur dalam Pasal 87A UUP2SK, sementara itu  pelindungan hukum yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pemegang saham publik atas kepailitan perusahaan terbuka diberikan secara preventif dan represif. Preventif berupa upaya pencegahan yang mana perusahaan terbuka diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi (disclosure) pada saat dimohonkan PKPU/Pailit serta bursa akan melakukan suspensi Efek terhadap perusahaan terbuka. Secara represif undang-undang memberikan pelindungan baik secara perdata maupun pidana untuk menuntut para direksi apabila dapat dibuktikan kepailitan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari organ perseroan.

The rise of public company (Tbk) cases that have experienced bankruptcy as in 2022 there are 4 (four) issuer who have received bankruptcy status from the Commercial Court. Besides that, there are also several startups that have gone public, but their shares continue to decline which is not impossible to experience bankruptcy. This condition is not ideal, considering that the most disadvantaged party is the public stock holder.

This study aims to determine the legal position of public shareholders against the bankruptcy of public companies and the legal protection provided by the Law to public shareholders against the bankruptcy of public companies. To examine this, a normative legal research method (normative juridical) is needed, which is research that examines the applicable positive legal norms.

The result of this study is that the position of public shareholders towards the bankruptcy of public companies is as shareholders, not as creditors, but the position of Public Shareholders is placed one level below the Unsecured Creditor and one level above the Controlling Shareholder as stipulated in Article 87A of UUP2SK, while the legal protection provided by the law to public shareholders for the bankruptcy of public companies is provided in a preventive and repressive. Preventive is in the form of preventive efforts where public companies are required to disclose information (disclosure) when applying for PKPU/Bankruptcy and the stock exchange will suspend securities for public companies. Repressively, the law provides protection both civil and criminal to sue the directors if it can be proven that bankruptcy is due to the fault/negligence of the company's organs.

Kata Kunci : kepailitan perusahaan terbuka, pemegang saham publik, pelindungan hukum pemegang saham publik