Prospek dan Tantangan Ratifikasi ILO Work in Fishing Convention No. 188 (2007) Terhadap Pelindungan Anak Buah Kapal dalam Praktik Modern Slavery

Alifa Cikal Yuanita, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.,

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji urgensi ratifikasi ILO Work in Fishing Convention No. 188 (2007) untuk pemerintah Indonesia kaitannya dengan pelindungan ABK dalam praktik modern slavery dan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam upaya ratifikasi ILO Work in Fishing Convention No. 188 (2007).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian yuridis normatif, yakni dilakukan dengan menganalisis data yang merujuk pada norma-norma yang terkandung pada C-188 yang di selaraskan dengan ketetapan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan nasional (statute approach), disamping memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun bahan penelitian berasal dari data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan, serta data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan perwakilan dari Kementerian ketenagakerjaan, ILO Jakarta dan Serikat Buruh Migran Indonesia. Keseluruhan yang diperoleh kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertama, dalam konteks pelindungan ABK pada dasarnya bersifat transnasional, walaupun telah ada regulasi nasional berupa UU PPMI, PP No. 22 tahun 2022, serta Konvensi Pekerja Migran, akan tetapi regulasi-regulasi tersebut belum cukup kuat untuk melindungi ABK Indonesia dari praktik perbudakan modern, sebab dalam kenyataannya ABK Indonesia tidak selalu berada di bawah kapal Indonesia, sebagian besar banyak yang berada dalam kapal asing. Yang dengan demikian, hal tersebut menyebabkan regulasi nasional yang dimiliki Indonesia tidak akan bisa menjangkau para ABK yang bekerja di kapal asing. Disamping itu, aktor-aktor pemerintah juga cenderung mengadopsi norma C-188 tanpa segera meratifikasinya. Kedua, kaitannya dengan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam meratifikasi C-188 terutama disebabkan oleh pertimbangan biaya dan beban yang harus dikeluarkan serta ditanggung oleh Indonesia, yang dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Ratifikasi C-188 juga masih belum menjadi prioritas bagi Kementerian Ketenagakerjaan, hal ini juga didukung oleh fakta bahwa hanya 21 negara anggota ILO yang telah meratifikasi konvensi ini, sehingga dampaknya bagi ABK Indonesia tidak akan signifikan jika Indonesia tidak meratifikasinya.

This thesis aims to examine the urgency of ratifying the ILO Work in Fishing Convention No. 188 (2007) for the Indonesian government in relation to the protection of crew members in modern slavery practices and to examine the obstacles faced by the Indonesian government in efforts to ratify the ILO Work in Fishing Convention No. 188 (2007).

The research method used in this thesis is normative juridical research, which involves analyzing data that refers to the norms contained in C-188 and aligning them with the provisions stipulated in national legislation (statute approach). In addition to the legislative approach, this research also employs a conceptual approach. The research materials come from secondary data obtained through literature studies and primary data obtained from interviews with representatives from the Ministry of Manpower, the ILO Jakarta, and the Indonesian Migrant Workers Union. All the data collected is then processed and analyzed qualitatively and descriptively.

Based on this research, it can be concluded that, first, the protection of crew members (ABK) is essentially transnational in nature. Although there are national regulations such as the Indonesian Migrant Workers Protection Law (UU PPMI), Government Regulation No. 22 of 2022, and the Migrant Workers Convention, these regulations are not strong enough to protect Indonesian crew members from modern slavery practices. This is because, in reality, Indonesian crew members are not always on Indonesian ships; many are on foreign vessels. Consequently, Indonesia's national regulations cannot reach crew members working on foreign ships. Additionally, government actors tend to adopt the norms of C-188 without promptly ratifying it. Second, the obstacles faced by the Indonesian government in ratifying C-188 are mainly due to the costs and burdens that Indonesia would have to bear, which are considered disproportionate to the benefits gained. The ratification of C-188 is also not yet a priority for the Ministry of Manpower. This is supported by the fact that only 21 ILO member countries have ratified this convention, implying that the impact on Indonesian crew members would not be significant if Indonesia does not ratify it.

Kata Kunci : Ratifikasi, ILO Work In Fishing Convention No. 188 (2007), ABK, Pelindungan Hukum