Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pemuka Agama

ADRIANE NUR HEPASARI, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dua hal. Pertama, penegakan hukum terkait kasus perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama di Kota Surabaya. Kedua, untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut, terutama yang terjadi di wilayah hukum Kota Surabaya melalui analisis kasus spesifik yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 863/Pid.Sus/2020/PN SBY dan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby.

Jenis Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Pada penelitian hukum normatif, penulis menggunakan putusan pengadilan negeri Surabaya dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian penelitian hukum secara empiris melibatkan interaksi langsung dengan responden dan narasumber yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang kasus yang diteliti, melalui wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran tentang penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak seringkali mengalami keterlambatan dalam penanganannya, selain itu dalam amar putusan pengadilan, fokus hanya diberikan pada sanksi pidana bagi pelaku, sementara hak-hak korban setelah mengalami kekerasan seksual tidak disebutkan secara eksplisit. Kedua, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum yaitu, penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan sulitnya menangkap pelaku, jaksa penuntut umum pada mekanisme pertemuan pendahuluan, Hakim dalam persidangan  pelaku sulit untuk memberikan keterangan dengan jujur dan JPU tidak tepat waktu dalam menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, UPT PPA DP3AK mengalami keterbatasan anggaran dan kurang terintegritas dengan beberapa instansi lain dalam penanganannya. 

This research aims to understand and analyze two things. First, law enforcement regarding cases of women and children who are victims of sexual violence committed by religious leaders in the city of Surabaya. Second, to identify the obstacles faced by law enforcement officials in handling these cases, especially those that occur in the jurisdiction of the City of Surabaya through analysis of specific cases contained in the decisions of the Surabaya District Court Number 863/Pid.Sus/2020/PN SBY ??and Number 1361/Pid.B/2022/PN Sby.

The types of legal research used are normative and empirical legal research. In normative legal research, the author uses Surabaya district court decisions and literature relevant to the research topic, then empirical legal research involves direct interaction with respondents and sources who have sufficient knowledge about the cases studied, through interviews. The research results were analyzed qualitatively and were descriptive in nature to provide an overview of law enforcement against child victims of sexual violence.

Based on the results of research and analysis, there are two conclusions that can be drawn. First, law enforcement regarding cases of sexual violence against women and children often experiences delays in handling them. In addition, in the court's decision, the focus was only given to criminal sanctions for the perpetrator, while the rights of victims after experiencing sexual violence were not explicitly mentioned. Second, it shows that law enforcement officers experience obstacles in the law enforcement process, namely, investigators in collecting sufficient evidence and the difficulty of arresting the perpetrator, the public prosecutor in the preliminary meeting mechanism, the judge in the trial of the perpetrator having difficulty giving honest information and the prosecutor being inappropriate. When presenting witnesses to the trial, UPT PPA DP3AK experienced budget limitations and lacked integrity with several other agencies in its handling.

Kata Kunci : Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemuka Agama