Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pembinaan Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Kawasan Pasar Kembang)

BERLIAN ELSIA APRICA JELITA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pembinaan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan pekerja seks komersial di Pasar Kembang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (sosial legal research). Data lapangan atau data primer menjadi tumpuan dalam penelitian ini. Dalam Penlitian ini data sekunder sebagai data awal, yang dilanjut dengan data primer, yang mana data primer dilakukan dengan melalui cara wawancara dengan responden dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan meneliti dan mengkaji hasil wawancara responden yang berupa keterangan tertulis maupun lisan, sehingga didapatkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat salah satunya kepada pekerja seks komersial, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial. Tanggung jawab itu diwujudkan melalui upaya pembinaan dan pengendalian terhadap pekerja seks komersial. Hal itu juga diatur melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1954 yang mengatur penutupan rumah-rumah pelacuran. Pembinaan dan Pengendalian itu dilakukan melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dengan berbagai kegiatan seperti konseling, terapi psikologi, penyuluhan, bimbingan, pelatihan memasak, make up, memotong, menata rambut, dan menjahit. Hasil dari pelaksanaan pembinaan untuk mengentaskan pekerja seks komersial kurang optimal karena terdapat kendala-kendala yang ada seperti masih tersedianya rumah-rumah pelacuran, tidak adanya pelaporan yang efektif dari Dinas Sosial terkait pekerja seks komersial yang telah kembali ke masyarakat, kurangnya data kesehatan yang akurat dan terbaru. Termasuk juga upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, ditemukan beberapa kasus pekerja seks komersial yang terkena HIV/AIDS. Dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan pencegahan infeksi menular seksual, dengan dilakukannya berbagai tindakan seperti penyuluhan, pemeriksanaan VCT Mobile, pengambilan sampel darah, dan pap smear.

 

This research aims to determine the role of the Yogyakarta Special Region Government on providing guidance and the obstacles in implementing development for commercial sex workers at Pasar Kembang.

This research is empirical juridical research (social legal research). Field data or primary data is the basis for this research.  In this research secondary data is initial data, which is followed by primary data, where primary data is carried out through interviews with respondents and secondary data is obtained through literature study. The data analysis method used is qualitative method by researching and reviewing the results of respondent interviews in the form of written and oral information, so that descriptive data is obtained.

The results of this research conclude that the Government has the responsibility to realize social welfare for the community, one of which is for commercial sex workers, in accordance with Law number 11 of 2009 concerning social welfare. This responsibility is realized through efforts to develop and control commercial sex workers. This is also regulated through the implementation of Yogyakarta Special Region regulation number 15 of 1954 which regulates the closure of brothels. This guidance and control is carried out through the Social Service and Health service with various activities such as counseling programs. psychological therapy, counseling, guidance, training in cooking, make up, cutting, hair styling, dan sewing. The results of the implementation of coaching to eradicate commercial sex workers are less than optimal because the are existing obstacles such as the still availability of brothels, no reporting from the social service regarding commercial sex workers who have carried out coaching and returned to the community, lack of accurate health data and newest. Including coaching efforts carried out by the Health service, several cases of commercial sex workers were found to be infected with HIV/AIDS. In this case, the Health service is preventing sexually transmitted infections, by carrying out various actions such as counseling, mobile VCT examinations, taking blood samples and pap smears.

 

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pekerja Seks Komersial, Pasar Kembang