Pengaruh Mandatory Spending terhadap Kemiskinan di Indonesia

Aristho Refo Putra, Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E.

2024 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Kemiskinan Indonesia masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Hal ini pun sudah dimandatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selama 10 tahun terakhir, data menunjukkan bahwa kemiskinan Indonesia secara bertahap cenderung menurun. Namun, angka tersebut masih termasuk kategori tinggi, yakni sebesar 9,57%  dan belum memenuhi target yang ada di dalam RPJPN 2005 – 2025 sebesar 6,5% -7,5?n faktanya jumlah penduduk miskin pun masih cukup tinggi di Indonesia. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai mandatory spending diharapkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mandatory spending terhadap kemiskinan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode Generalized Method of Moments (GMM) dengan variabel kontrol pengangguran, PDRB, dan Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan unit observasi penelitian sebanyak 363 dari 33 provinsi pada periode 2011–2022 yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan BPS. Hasil analisis menunjukkan variabel pengeluaran pemerintan di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, variabel pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Peneliti menyarankan pemerintahan pusat untuk dapat lebih efektif di dalam menganggarkan mandatory spending untuk mengatasi fenomena kemiskinan di Indonesia. Ada baiknya mandatory spending yang sudah diamanatkan di undang-undang untuk lebih dimaksimalkan kembali ditunjang dengan pengeluaran pemerintah di bidang lainnya. 

Poverty is still a major concern in Indonesia. This has also been mandated in the preamble of the 1945 Constitution. Over the past 10 years, data shows that Indonesia's poverty rate has gradually decreased. However, the figure is still categorized as high that is 9,57%, and has not met the target in the 2005-2025 RPJPN of 6.5%-7.5% and the fact that the number of poor people is still quite high in Indonesia. Government spending on education, health and infrastructure as Mandatory Spending is expected to alleviate poverty in Indonesia.

This study aims to analyze the effect of government spending on poverty in Indonesia. The analysis was conducted using the Generalized Method of Moments (GMM) method with control variables of unemployment, GDRP, and Covid-19 Pandemic. This study uses secondary data with 363 research observation units from 33 provinces in the period 2011 - 2022 sourced from the Ministry of Finance and BPS. The results of the analysis show that government expenditure variables in education and health have a significant negative effect on poverty in Indonesia. In contrast, the variable of government spending on infrastructure has no significant negative effect on poverty in Indonesia. Researchers suggest the central government to be more effective in budgeting mandatory spending to overcome the phenomenon of poverty in Indonesia. It is better for mandatory spending that has been mandated in the law to be maximized again supported by government spending in other fields. 

Kata Kunci : Kemiskinan, Mandatory Spending, Generalized Method of Moments (GMM)