Efektivitas Kebijakan Tunjangan Khusus Daerah: Analisis Evaluatif Terhadap Keppres RI Nomor 68 Tahun 2002 di Provinsi Papua Barat
Shinta Permatasari Fasak, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.
2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara
Tujuan adanya
penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas tunjangan khusus di provinsi Papua Barat dalam menjamin
kesejahteraan dan kualitas hidup prajurit TNI AD yang bertugas di Kodam XVIII/Kasuari. Peraturan terakhir tentang Tunjangan
Khusus Provinsi Papua tercantum pada Keppres RI Nomor 68 Tahun 2002 yang awalnya dipertimbangkan dalam rangka meningkatan mutu,
prestasi, pengabdian dan gairah kerja bagi PNS, Hakim, Anggota TNI dan anggota
Polri termasuk didalamnya pada CPNS yang bertugas. Namun 21 tahun berselang, sudah
sangat banyak adanya perubahan ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya terjadi
dalam skala daerah maupun nasional.
Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods)
yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian
ini dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuisioner
dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data baik yang
berupa data pengamatan di lapangan dan internet, maupun peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan pemberian tunjangan.
Prajurit menyadari
dan bersyukur dengan masih adanya tunjangan khusus berarti pemerintah masih
terus memberikan perhatian bagi mereka. Namun ditemukan bahwa efektivitas
tunjangan Papua belum sepenuhnya terpenuhi sehingga belum secara maksimal
menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup prajurit. Prajurit dan pasangannya
masih ada yang mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Di sisi lain, ditemukan bahwa rasa kekeluargaan dan saling memiliki yang ada
dalam kehidupan sosial prajurit menjadi nilai yang juga berpengaruh positif
dalam kualitas hidup prajurit.
The aim of this
research is to analyze the effectiveness of special allowances in West Papua
province in ensuring the welfare and quality of life of TNI AD soldiers serving
at Kodam XVIII/Kasuari. The final regulations regarding Special Allowances for
Papua Province are contained in the Republic of Indonesia Presidential Decree
Number 68 of 2002 which were initially considered in order to improve the
quality, achievement, devotion and passion for work for civil servants, judges,
members of the TNI and members of the police, including CPNS on duty. However,
in the past 21 years, many changes in the economic, developments and so on have
occurred on a regional and national scale.
This research was
conducted using mix methods research. The data obtained in this research came
from primary data and secondary data. Primary data was obtained from the
results of questionnaires and interviews, while secondary data was obtained
from data both in the form of observation data in the field and the internet,
as well as regulations relating to the provision of allowances.
Soldiers are aware and
grateful that the existence of special allowances means that the government
continues to pay attention to them. However, it was found that the
effectiveness of Papua allowances had not been fully fulfilled so that they had
not optimally guaranteed the welfare and quality of life of soldiers. There are
still soldiers and their partners who are looking for additional income to meet
their family needs. On the other hand, it was found that the sense of kinship
and belonging that exists in soldiers' social life is a value that also has a
positive influence on the quality of life of soldiers.
Kata Kunci : efektivitas, tunjangan khusus, kesejahteraan, effectiveness, allowances, welfare.