Laporkan Masalah

Efektivitas Kebijakan Tunjangan Khusus Daerah: Analisis Evaluatif Terhadap Keppres RI Nomor 68 Tahun 2002 di Provinsi Papua Barat

Shinta Permatasari Fasak, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas tunjangan khusus di provinsi Papua Barat dalam menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup prajurit TNI AD yang bertugas di Kodam XVIII/Kasuari. Peraturan terakhir tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua tercantum pada Keppres RI Nomor 68 Tahun 2002 yang awalnya dipertimbangkan dalam rangka meningkatan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja bagi PNS, Hakim, Anggota TNI dan anggota Polri termasuk didalamnya pada CPNS yang bertugas. Namun 21 tahun berselang, sudah sangat banyak adanya perubahan ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya terjadi dalam skala daerah maupun nasional.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods) yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data baik yang berupa data pengamatan di lapangan dan internet, maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberian tunjangan.

Prajurit menyadari dan bersyukur dengan masih adanya tunjangan khusus berarti pemerintah masih terus memberikan perhatian bagi mereka. Namun ditemukan bahwa efektivitas tunjangan Papua belum sepenuhnya terpenuhi sehingga belum secara maksimal menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup prajurit. Prajurit dan pasangannya masih ada yang mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, ditemukan bahwa rasa kekeluargaan dan saling memiliki yang ada dalam kehidupan sosial prajurit menjadi nilai yang juga berpengaruh positif dalam kualitas hidup prajurit.

The aim of this research is to analyze the effectiveness of special allowances in West Papua province in ensuring the welfare and quality of life of TNI AD soldiers serving at Kodam XVIII/Kasuari. The final regulations regarding Special Allowances for Papua Province are contained in the Republic of Indonesia Presidential Decree Number 68 of 2002 which were initially considered in order to improve the quality, achievement, devotion and passion for work for civil servants, judges, members of the TNI and members of the police, including CPNS on duty. However, in the past 21 years, many changes in the economic, developments and so on have occurred on a regional and national scale.

This research was conducted using mix methods research. The data obtained in this research came from primary data and secondary data. Primary data was obtained from the results of questionnaires and interviews, while secondary data was obtained from data both in the form of observation data in the field and the internet, as well as regulations relating to the provision of allowances.

Soldiers are aware and grateful that the existence of special allowances means that the government continues to pay attention to them. However, it was found that the effectiveness of Papua allowances had not been fully fulfilled so that they had not optimally guaranteed the welfare and quality of life of soldiers. There are still soldiers and their partners who are looking for additional income to meet their family needs. On the other hand, it was found that the sense of kinship and belonging that exists in soldiers' social life is a value that also has a positive influence on the quality of life of soldiers.

Kata Kunci : efektivitas, tunjangan khusus, kesejahteraan, effectiveness, allowances, welfare.

  1. S2-2024-471541-abstract.pdf  
  2. S2-2024-471541-bibliography.pdf  
  3. S2-2024-471541-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2024-471541-title.pdf