ANALISIS PPN TIDAK DIPUNGUT PADA EMAS BATANGAN DITINJAU BERDASARKAN TIGA NORMA DESAIN PPN YANG BAIK MENURUT PENDEKATAN KONVENSIONAL

Natalische Ramanda Ricko Aldebarant, Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ditetapkan, rezim UU PPN 2009 berakhir dengan ditandai pula oleh perubahan berbagai ketentuan di dalam UU PPN itu sendiri. Sekurang-kurangnya UU HPP telah; memperluas basis PPN, meningkatkan tarif umum PPN, menciptakan fasilitas “PPN Tarif Khusus”, dan membatasi pemberian fasilitas “PPN Tidak Dipungut” dan Fasilitas “PPN Dibebaskan”. Penelitian ini bertujuan secara umum guna mengetahui paradigma pemungutan PPN di dalam rezim UU PPN 2021, dan bertujuan secara khusus guna mengetahui bagaimana fasilitas “PPN Tidak Dipungut” diberikan pada emas batangan jika ditinjau melalui pendekatan konvensional terhadap desain PPN yang baik. Jenis penelitian ini yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode analisis penelitian secara kualitatif dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini; pertama, terjadi pergeseran paradigma pemungutan PPN pasca UU HPP ditetapkan; kedua, fasilitas “PPN Tidak Dipungut” merupakan alat yang efektif untuk menjaga pelaksanaan pemungutan PPN agar sejalan dengan tiga norma desain PPN yang baik menurut pendekatan konvensional.

After the enactment of Law Number 7 of 2021 the Harmonization of Tax Regulations (Tax Harmonization Law or UU HPP), the regime of the 2009 VAT Law (UU PPN 2009) concluded, marked by various amendments within the VAT Law (UU PPN) itself. At the very least, UU HPP has expanded the VAT base, increased the general VAT rate, established the “Special Rate VAT” facility, and limited the provision of “VAT Not Collected” and “VAT Exempt” facilities. This research aims, in general, to understand the paradigm of VAT collection within the 2021 VAT Law (UU PPN 2021) regime, and specifically to examine how the “VAT Not Collected” facility is applied to gold bars when viewed through a conventional approach to good VAT design. This research is of a normative juridical nature, conducted through literature reviews by analyzing primary and secondary legal materials and interviewing key informants. The research is descriptive-analytical with a qualitative research analysis method, and the results are presented descriptively. The conclusions drawn from this research are as follows: first, there is a paradigm shift in VAT collection after the enactment of UU HPP; second, the “VAT Not Collected” facility is an effective tool to ensure the implementation of VAT collection aligns with the three norms of good VAT design according to the conventional approach.

Kata Kunci : UU HPP, Emas Batangan, PPN Tidak Dipungut, Paradigma