Implikasi Hukum Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Nabila Aulia Rahma, Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum dari penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang bergerak dalam sektor konstruksi dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Terdapat 2 (dua) tujuan penelitian ini, yaitu, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis hukum yang mengatur wewenang Pemerintah dalam penugasan pembangunan PSN pada BUMN Karya; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis praktik dan implikasi hukum dari Penugasan Pemerintah pada BUMN Karya dalam pembangunan PSN. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal, dikarenakan kompleksitas penelitian yang juga membutuhkan pendekatan ilmu hukum dan ekonomi melalui pendekatan economic analysis of law sebagai sebuah metode interdisipliner untuk menganalisis suatu fenomena hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan atau studi dokumenter. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama, landasan hukum dari PSN ternyata hanya berupa Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Bidang Perekonomian, sehingga daftar Proyek menjadi sangat fleksibel dan lebih bergantung pada kondisi politis. Partisipasi masyarakat juga tidak diatur jelas, yang berdampak pada penugasan Pemerintah pada BUMN Karya dalam membangun PSN dilakukan tanpa melewati proses yang terbuka. Dikarenakan kurangnya mekanisme kontrol, mengakibatkan kondisi finansial BUMN Karya menjadi terganggu. Salah satu penyebabnya ialah munculnya kelas sosial tertentu dimana memiliki posisi kuat dalam perekonomian, yang disebut oligarki atau elit, menuntut adanya sistem hukum yang menjamin predictability, calculability dan kepastian hukum. Hal ini menyebabkan Pembangunan PSN masih menggunakan paradigma bahwa infrastruktur merupakan solusi utama pertumbuhan ekonomi, sehingga layak mendapat perlakuan istimewa dalam pembangunannya dengan berbagai relaksasi peraturan, perizinan maupun insentif, termasuk untuk memberikan penugasan pengerjaannya pada BUMN. Kedua, mekanisme penugasan BUMN dipilih dalam pembangunan PSN dikarenakan waktu penunjukan dan pengerjaannya yang lebih cepat sehingga bisa menyesuaikan dengan masa jabatan presiden, dan juga pendanaannya akan diselesaikan internal Pemerintah dan BUMN sebagai solusi yang paling murah. Namun hal ini berakibat pada kondisi finansial perusahaan yang menurun. Ketiadaan partisipasi masyarakat juga semakin meneguhkan bahwa PSN ini didesain untuk meletakkan kepentingan ekonomi sekelompok elite dan oligarki dibandingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ke depannya diperlukan parameter baru dalam pembangunan infrastruktur prioritas, yakni bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, namun sejauh mana pembangunan proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan tidak membebani keuangan BUMN.

Owned Enterprises (SOEs), especially those engaged in the construction sector in the Development of National Strategic Projects (PSN). There are 2 (two) objectives of this study, namely, first, to find out and analyze the laws governing the authority of the Government in the assignment of PSN development to BUMN Karya; second, to know and analyze the practices and legal implications of Government Assignments to SOEs in the development of PSN.This research is a socio-legal research, due to the complexity of research which also requires a legal and economic approach through an economic analysis of law approach as an interdisciplinary method to analyze a legal phenomenon. Data collection techniques in this study were carried out by literature studies or documentary studies. The data that has been collected in this study is then analyzed qualitatively, using deductive reasoning, to analyze the legal problems raised so that the right solution is obtained.The results of this research are, first, the legal basis of PSN turns out to be only in the form of a Presidential Regulation and a Ministerial Regulation for Economic Affairs, so that the list of Projects becomes very flexible and more dependent on political conditions. Public participation is also not clearly regulated, which has an impact on the Government's assignment to BUMN Karya in building PSN without going through an open process. Due to the lack of control mechanisms, the financial condition of BUMN Karya has been disrupted. One reason is the emergence of certain social classes that have a strong position in the economy, called oligarchs or elites, demanding a legal system that guarantees predictability, calculability and legal certainty. This causes PSN Development still using the infrastructure paradigm, which is infrastructure as the main solution for economic growth, so it deserves preferential treatment in its development with various relaxations in regulations, permits and incentives, including to assign work to SOEs. Second, the BUMN assignment mechanism was chosen in the construction of PSN because the appointment and work time is faster so that it can adjust to the presidential tenure, and also the funding will be completed internally by the Government and SOEs as the cheapest solution. However, this resulted in the company's declining financial condition. The absence of public participation also confirms that this PSN is designed to put the economic interests of a group of elites and oligarchs above the interests of public welfare. So that in the future, new parameters are needed in priority infrastructure development, namely not only for economic growth, but the extent to which the development of the project is beneficial to the community and does not burden the finances of SOEs.

Kata Kunci : Proyek Strategis Nasional, Penugasan Pemerintah, BUMN Karya