Analisis Mengenai Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Buruh

Imanuel Mahole, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pokok studi ini menelaah politik hukum UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, studi ini berfokus menjawab tiga pertanyaan kunci: 1), bagaimana kebijakan hukum (garis resmi) Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan hak buruh? 2) bagaimana kontestasi aktor dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja? 3) bagaimana pengaruh implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan dan pemenuhan hak buruh?

Studi ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan pendekatan interdisipliner dan pendekatan kasus, yang diperoleh hasil sebagai berikut: 1) garis resmi UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hak buruh mengalami pergeseran ketika menjadi norma. Patut diduga pergeseran tersebut disebabkan oleh tarik menarik kepentingan politik; 2) stabilitas politik menjadi prasyarat dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Demi memenuhi prasyarat tersebut, Widodo mengkonsolidasikan berbagai partai politik untuk mencapai jumlah mayoritas di parlemen guna meloloskan UU Cipta Kerja?yang secara sadar atau tidak–menggunakan strategi kartelisasi. Oligarki pun mengafirmasi strategi kartel tersebut untuk mengamankan sumber daya negara–jabatan menteri yang diduduki oleh pimpinan partai politk. Absenya oposisi di parlemen, mengakibatkan konfigurasi politik UU Cipta cenderung otoriter?yang juga berkontribusi pada kemunduran demokrasi dan menunjukan adanya prakter autocratic legalism. Dengan konfigurasi politik otoriter, berpengaruh terhadap karakter hukum UU Cipta Kerja yang konservatif/ortodoks; 3) pengaruh implementasi UU Cipta Kerja telah menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan dan pemenuhan hak buruh. Hal itu ditunjukan dengan jenis kasus pesangon seperti pesangon dengan status PKWT akibat di PHK, pesangon dan uang penghargaan masa kerja akibat PHK dengan alasan pensiun, dan pesangon dan uang penghargaan masa kerja akibat PHK dengan alasan efisiensi. Dengan demikian, karakter hukum konservatif turut mempengaruhi perlindungan dan pemenuhan hak buruh.

This research focuses on the legal politics surrounding the Job Creation Law. As a result, this research focuses on answering three main questions: 1) How does the job creation Law’s legal policy (official stance) impact labor rights? 2) What are the actor’s disagreements in drafting the Job Creation Law? 3) What effect does the execution of the Job Creation Law have on the protection and fulfillment of workers’ rights?

This study used a short of socio-legal research using additional information, an interdisciplinary method, and a case approach to obtain the following result: 1) When the Job Creation Law became the standard, the official line on labor rights shifted. It is plausible to believe that this move was induced by a tug of war between political interests; 2) Politial stability is required for the establishment of the Job Creation Law. To meet these requirements, Widodo knowingly or unconsciously used a cartelized strategies to consolidate numeruous political parties in order to gain a majority in parliament and approve the Job Creation Law. The billionaires also verified the cartel’s goal of securing state resources though cabinet positions held by political party leaders. The lack of resistance in parliament has resulted in an authoritarian political configuration of the Copyright Law, which adds to democracy’s downfall and demonstrates the practice of autocratic legalism. An authoritatian political configuration influences the conservative/orthodox legal nature of the Job Creation Law; 3) The implementation of the Job Creation Law has hed a negative impact on the protection and enforcement of workers’ rights. This is demonstrated by the various types of severance pay cases, such as severance pay with PKWT status as a result of being laid off, severance pay and gratuity due to being laid off for retirement, and severance pay and gratuity for working as a result of being laid off for efficiency. Thus, the conservative nature of the law effect the protection and fulfillment of workers’ rights.

Kata Kunci : Politik hukum, Oligarki, Strategi kartelisasi, Hak buruh.